Selasa, 17 Sep 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Permintaan Pedagang Pasar Pon Kepada Plt Bupati Trenggalek

21 Maret 2019, 08: 30: 59 WIB | editor : Didin Cahya FS

BERGELIAT: Seorang pedagang di Pasar Pon tengah melayani pembeli di tempat relokasi pedagang.

BERGELIAT: Seorang pedagang di Pasar Pon tengah melayani pembeli di tempat relokasi pedagang. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TULUNGAGUNG.ID)

  TRENGGALEK – Pemerintah Kota Keripik Tempe kini sedang harap-harap cemas terkait kepastian besaran anggaran untuk rekonstruksi Pasar Pon dari pusat yang belum juga gamblang. Kendati sudah disediakan sejumlah alternatif dan dapat dipastikan dibangun tahun ini, pembangunan pasar ditengarai masih menyisakan sejumlah persoalan yang harus diselesaikan. Misal kepastian soal rampungnya proses pekerjaan hingga luasan kios.

Rohmad Syahri, seorang pedagang mengaku sedikit keberatan jika luasan kios di tempat baru nanti berbeda dan jauh dari yang ada kini.

Dia menyadari sarana perdagangan tersebut merupakan fasilitas dari pemerintah. Namun sudah sewajarnya jika pemerintah juga memperhatikan kondisi pedagang. “Kini luasan toko 5 x 6 meter. Minimal diubah 5 x 5 atau 4 x 6 meter itu masih bisa digunakan,” terangnya.

Dalam perencanaan Pasar Pon disebutkan, sesuai hasil review ukuran toko di Pasar Pon yang baru nanti sekitar 3 x 6 meter, ukuran kios menjadi 3 x4 meter dan los (lapak) 2x 2 meter.

Menurut dia, jika bangunan dibuat lebih kecil dari sebelumnya, berdampak pada kenyamanan pedagang. Jika luasan untuk usaha pedagang dibuat terlalu sempit, otomatis tidak ada tempat untuk display maupun penyimpanan barang. Akibatnya, pedagang harus memiliki gudang di luar pasar atau terpaksa membawa dagangan mereka pulang. Hal ini jelas tidak efektif bagi pedagang. “Pedagang itu juga butuh tempat untuk simpan stok lho, jangan sempit,” katanya Rabu (20/3).

Hal ini tentu berdampak cukup luas. Lantaran tidak nyaman, lambat laun pedagang pasti jenuh beraktivitas. Akibatnya, bangunan yang sudah dibangun puluhan miliar rupiah justru tidak memberikan manfaat secara maksimal. “Kalau sudah tidak nyaman, siapa yang mau berdagang? Akhirnya bangunan tidak ditempati, uang dari pusat itu jelas terbuang sia-sia,” keluhnya.

Dia memaklumi, pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam penyediaan fasilitas umum, termasuk pasar. Namun menurut dia, pemerintah juga harus mendengarkan suara dari masyarakat yang nantinya sebagai pengguna fasilitas tersebut.

Secara pribadi, dia mengaku tidak keberatan jika pembangunan pasar berlangsung lebih lama. Namun dengan hasil yang sesuai dengan keinginan pelaku pasar. Artinya, pasar dibangun dengan APBD yang bisa digarap sendiri oleh pemerintah tanpa harus banyak persyaratan dari pusat mengenai luasan kios. “Kalau pakai uang pusat kan ada banyak syaratnya,” katanya. 

(rt/muh/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia