Senin, 27 May 2019
radartulungagung
icon-featured
Politik

Pesan BKD Kepada ASN Jelang Agenda Kampanye Piplres dan Pileg 2019

22 Maret 2019, 14: 30: 59 WIB | editor : Retta wulansari

Ilustrasi

Ilustrasi (JawaPos.Com)

BLITAR KOTA – Mendekati masa kampanye lapangan Pemilu 2019, beberapa lembaga terkait terus melakukan pengawasan. Pengawasan diutamakan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil.

Sesuai peraturan perundang-undangan, ASN dilarang terlibat dalam agenda kampanye partai politik (parpol). Apalagi menjadi anggota parpol. Artinya, para ASN harus bisa bersikap netral selama agenda pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) berlangsung. “Ya, jika nanti memang ditemukan dugaan keterlibatan, maka diproses sesuai aturan yang berlaku. Tetapi sebelumnya kami kroscek dahulu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar Suyoto, Kamis (21/3).

 Sesuai aturan perundang-undangan, jelas Suyoto, ASN dilarang untuk terlibat dalam bebagai bentuk agenda politik ataupun kampanye. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Lalu, juga PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta surat edaran dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). ”Semua sudah ada aturannya untuk netralitas PNS,” ujarnya.

 Dalam aturan itu, tegas dia, PNS harus benar-benar netral dalam agenda Pemilu 2019. Tidak memihak salah satu calon atau parpol mana pun. Apalagi sampai terlibat kampanye. “Meskipun nanti ada laporan masuk soal dugaan keterlibatan itu, kami pasti akan proses. Kami juga akan berkoordinasi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu),” ungkap pria berkacamata ini. 

(rt/abd/kan/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia