Senin, 26 Aug 2019
radartulungagung
icon-featured
Politik

Deretan Sanksi Siap Menjerat ASN Terlibat Kampanye Pilpres dan Pileg

22 Maret 2019, 16: 00: 59 WIB | editor : Retta wulansari

Ilustrasi

Ilustrasi (JawaPos.Com)

BLITAR KOTA - Mendekati masa kampanye lapangan Pemilu 2019, beberapa lembaga terkait terus melakukan pengawasan. Pengawasan diutamakan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sanksi bagi ASN yang ikut serta atau terlibat dalam kampanye ataupun politik praktis itu bisa berupa denda hingga pidana. Sanksi berupa kurungan penjara paling lama satu tahun.

Maka dari itu, BKD sudah berupaya untuk mencegah ada ASN yang terlibat politik praktis atau kampanye. BKD sudah mengirimkan surat ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan sosialiasi mengenai netralitas ASN dalam pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). “Kami berharap ASN bisa netral selama Pemilu 2019 ini. Netralitas ASN sudah dijamin oleh undang-undang,” tandas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar Suyoto.

(rt/abd/kan/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia