Selasa, 17 Sep 2019
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Kantong Kades Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar Tambah Tebal

23 Maret 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Didin Cahya FS

ILUSTRASI

ILUSTRASI

 BLITAR KABUPATEN – Kesejahteraan kepala desa (kades) dan perangkat desa lainnya bakal meningkat. Gaji yang diterima lebih tinggi di atas upah minimum kabupaten (UMK).

Naiknya gaji kades dan perangkat desa tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Dengan adanya PP yang baru itu, sekarang ini penghasilan tetap (siltap) yang diterima oleh kades dan perangkatnya di atas Rp 2 jutaan,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Blitar Mujianto.

 Menurut dia, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, maka siltap yang diterima oleh kades dan perangkatnya sudah tidak lagi menyesuaikan dengan UMK setiap daerah. Kini siltap yang diterima kades dan perangkatnya, besarannya sama seperti gaji yang diterima oleh aparatur sipil negara (ASN) golongan IIa dan IIb. “Gaji yang diterima perangkat desa yakni minimal Rp 2 juta hingga Rp 2,4 juta atau sebesar 120 persen dari gaji ASN golongan IIa. Jadi, sekarang ini siltap perangkat desa tidak berpatokan UMK,” katanya.

 Pihaknya tidak mempermasalahkan adanya perubahan siltap kades dan perangkat desa tersebut. Sebab, anggaran yang telah disediakan sudah menyesuaikan dengan PP Nomor 11 Tahun 2019.  “Untuk kades, siltap yang diterima yakni lebih besar 120 persen dari siltap yang diterima perangkat desa,” jelasnya.

 Dia menjelaskan, jumlah siltap yang diterima kades di Kabupaten Blitar nominalnya tidak sama. Ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil antara kades satu dengan lainnya. Pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Sebab, siltap yang diterima kades berasal dari anggaran dana Desa (ADD) dan jga pendapatan asli desa (PADes) setiap desa. “Bisa jadi jika PADes-nya tinggi, siltap yang diterima kades bisa lebih besar dari kades lainnya,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya tidak mempermasalahkan besaran nominal siltap yang diterima kades maupun perangkatnya. Sebab, untuk siltap batas atas memang tidak diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2019. Menurutnya, yang diatur dalam PP tersebut hanya siltap batas bawah. “Artinya, jika perangkat desa hanya memperoleh siltap di bawah Rp 2 juta, itu baru melanggar atau tidak diperbolehkan,” bebernya.

(rt/sai/did/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia