Minggu, 25 Aug 2019
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Ini Poin-Poin Keluhan Disampaikan Ojol Ke Dirjen Perhubungan Darat

23 Maret 2019, 19: 30: 59 WIB | editor : Didin Cahya FS

ASPIRASI : Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, saat berada di Jalan Teratai, Kota Blitar, Sabtu (23/3).

ASPIRASI : Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, saat berada di Jalan Teratai, Kota Blitar, Sabtu (23/3). (M. SUBCHAN/ RADARTULUNGAGUNG.ID)

BLITAR KOTA - Kedatangan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dimanfaatkan penuh oleh para ojol. Mereka curhat mengenai masalah yang ada di Blitar. Salah satunya masalah tentang pembatasan kuota driver. 

Beberapa masalah yang dikeluhkan oleh ojol di Blitar termasuk permenhub baru itu. Keluhan itu di antaranya, belum dibukanya kantor resmi aplikator di Blitar. "Jadi, jika ada masalah larinya langsung ke Surabaya. Kalau bisa di Blitar ada sendiri," ujar Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, kepada radartulungagung.id, Sabtu (23/3). 

Kemudian, keluahan soal Pembatasan kuota pengemudi (driver) ojol. Jumlah driver ojol di Blitar sekarang sudah mencapai 800 driver. "Jadi, jangan ditambah lagi. Sudah banyak ini di Blitar," lanjutnya. Lalu, masalah zona merah. Zona dimana potensi konflik. 

Karena di zona merah, ketika ojol masuk zona itu rawan konflik. Pasalnya, dalam zona itu juga terdapot pengemudi angkutan konvesional seperti  taksi, angkutan kota, sampai ojek pangkalan. "Saya sampaikan dengan berjalannya waktu nanti masalah tersebut bisa larut. Seperti ojek pangkalan nantinya juga beralih ke online," ungkap pria berkacamata ini.

Namun demikian, keluhan-keluhan yang disampaikan itu belum semua diatur dalam permenhub baru tersebut. Termasuk masalah zona merah. "Untuk zona merah sendiri, permasalahan nantinya agar diselesaikan di tingkat daerah," kata Budi.

Sedangkan untuk tarif, jelas Budi, diatur dalam permenhub baru itu. Pemerintah telah mengatur tarif ojol. Rencananya juga dinaikkan tarifnya. "Dalam aturan, sebagian keluhan ojol sudah diakomodasi. Termasuk tarif," ujarnya. 

Di permenhub itu, tarif diatur dalam tiga zona wilayah. Zona 1 itu, Sumatera, Bali, dan Jawa. Sedangkan zona 2, yakni wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dan zona 3 adalah wilayah Timur (Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua). 

(rt/abd/kan/did/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia