Senin, 16 Dec 2019
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Di Blitar, Ojol Ingin Ada Aturan Pembatasan Kuota Driver

23 Maret 2019, 20: 00: 59 WIB | editor : Didin Cahya FS

SAMPAIKAN KELUHAN : Solodaritas Grab Blitar Raya (SGRB) saat bertemu dengan Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan, di Jalan Teratai, Kota Blitar, Sabtu (23/3).

SAMPAIKAN KELUHAN : Solodaritas Grab Blitar Raya (SGRB) saat bertemu dengan Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan, di Jalan Teratai, Kota Blitar, Sabtu (23/3). (M.SUBCHAN/ RADARTULUNGAGUNG.ID)

BLITAR KOTA - Kedatangan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dimanfaatkan pemuh oleh para ojol. Mereka curhat mengenai masalah yang ada di Blitar. Salah satunya masalah tentang pembatasan kuota driver. 

Ketua Solodaritas Grab Blitar Raya (SGRB) Edwin Agus mengatakan, yang menjadi permasalahan bagi ojol di Blitar yakni soal kuota. Di Blitar jumlah driver sudah mencapai 800 orang. "Hampir disemua daerah lain sama. Ngeluh soal kuota," ungkapnya.

Lebih lanjut, jumlah driver yang mencapai 800 itu sudah cukup banyak. Ojol menginginkan adanya aturan mengenai pembatasan kuota bagi driver. "Kami berharap ada aturan jelas. Ada kesepakatan antara aplikator dengan ojol. Pemerintah juga bisa mengawasi," ujar pria yang sudah dua tahun berprofesi sebagai ojol ini. 

Dengan kuota driver yang semakin bertambah itu, jelas dia, berdampak pada pendapatan ojol. Dia mencontohkan, yang dulunya bisa dapat 10-15 penumpang per hari, saat ini hanya bisa memperoleh 5-7 penumpang. "Tujuh penumpang itupun ngoyo (kerja keras). Soalnya, driver tambah banyak itu," keluhnya. 

Untuk itu, kata Edwin, perlu adanya aturan mengenai pembatasan kuota driver. Jadi, bukan hanya soal tarif ojol yang diatur dalam permenhub Nomor 12 Tahun 2019, melainkan juga pembatasan kuotanya. "Memang, dalam permenhub itu sudah mengakomodir semua permasalahan teman-teman (ojol). Tetapi untuk pembatasan kuota seharusnya itu juga perlu," ujarnya.

Menanggapi keluhan ojol itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi akan berkoordinasi dengan daerah untuk membahas hal itu lebih lanjut. "Kami akan koordinasi dengan para kepala dinas perhubungan di daerah-daerah terkait hal itu (pembatasan kuota). Itu perlu," jelasnya.

(rt/abd/kan/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia