Minggu, 21 Apr 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Belum Online, Status Akreditasi Uji Kir Masih B

25 Maret 2019, 21: 10: 59 WIB | editor : Retta wulansari

MASIH KURANG: Kondisi gedung uji kir Dishub Trenggalek yang belum menerapkan pelayanan online.

MASIH KURANG: Kondisi gedung uji kir Dishub Trenggalek yang belum menerapkan pelayanan online. (ZAKI JAZAI/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK - Dinas Perhubungan (Dishub) Trenggalek harus secepatnya melakukan perbaikan sistem pelayanan pada kantor uji kendaraan bermotor (uji kir) jika ingin meningkatkan statusnya. Maklum, kini kantor UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) Dishub Trenggalek masih terakreditasi B.

Hal itu terjadi karena pelayanan uji kir selama ini belum mampu menerapkan sistem online. Pembayaran yang dilakukan pun masih secara tunai sehingga rentan terjadi praktik kecurangan. "Memang, kantor uji kir di Trenggalek salah satu dari 40 kantor uji kir di Jawa Timur (Jatim) yang telah terakreditasi, tapi masih kategori akreditasi B," ungkap Kasubdit Uji Berkala Direktorat Jenderal (Ditjend) Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Buang Turasno.

Dia melanjutkan, dalam penilaian akreditasi kantor uji berkala, ada tiga komponen penilaian yang dilakukan dishub. Yaitu gedung dengan peralatannya, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang pengujian kendaraan bermotor, dan yang terakhir adalah standard operating procedure (SOP). Dari itu semua, perlu adanya pelayanan dengan sistem online untuk meningkatkan status akreditasinya menjadi A. "Makanya kami akan terus mendorong agar hal itu cepat dicapai," tuturnya.

Sebab, uji kir bukan hanya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semata. Melainkan untuk memastikan kendaraan yang diuji, baik angkutan barang maupun orang, dipastikan benar-benar layak. Hal ini untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Mengingat salah satu faktor penyebab laka lantas, selain kesalahan manusia, cuaca, juga kendaraan yang tak layak jalan. "Peningkatan pelayanan di kantor uji kir harus dilakukan agar para pemilik kendaraan menyadari pentingnya itu," jlentreh-nya.

Hal itu diakui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin. Kendati sudah ada rencana untuk melakukan pelayanan nontunai berbasis online, sosialisasi terkait hal itu belum dilakukan. Berdasarkan itu, dirinya mendorong dishub agar secepatnya melakukan transaksi. Sebab, selain mempermudahkan pelayanan masyarakat, sistem itu juga mencegah terjadinya praktik penggunaan di luar ketentuan yang diberlakukan. "Makanya kini kami menyuruh dishub agar secepatnya melakukan pelayanan integrasi secara online untuk mengejar akreditasi tersebut yang ditargetkan selesai akhir tahun ini," jelasnya.

(rt/zak/did/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia