Senin, 09 Dec 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Sulit Verifikasi Akun Medsos Perseorangan Selama Masa Tenang

15 April 2019, 01: 30: 59 WIB | editor : Didin Cahya FS

BELUM SEMUA : Sejumlah APK milik beberapa parpol yang terlihat masih berjajar di pinggir Jalan Soekarno-Hatta kemarin sekitar pukul 14.15.

BELUM SEMUA : Sejumlah APK milik beberapa parpol yang terlihat masih berjajar di pinggir Jalan Soekarno-Hatta kemarin sekitar pukul 14.15. (DHARAKA R. PERDANA/RADAR TULUNGAGUNG.ID)

TRENGGALEK – Kendati, tim pemenangan peserta pemilu mulai menurunkan alat peraga kampanye(APK), dipastikan hal itu tak akan rampung dikerjakan selama tiga hari ini. Sebab, disinyalir ada ribuan APK yang kini terpasang dalam momen Pemilu 2019 ini. Tak hanya itu pengawas pemilu dituntut jeli untuk memverifikasi kampanye dalam bentuk lain, semisal di media sosial atau media lain.

Rokhani, Ketua Bawaslu Trenggalek menegaskan masa tenang diperkenankan melakukan ajakan memilih dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun. Ada sanksi pidana yang menyertai jika melanggar ketentuan tersebut.

Adapun terkait dengan aktivitas dukung mendukung calon di dunia media sosial, pihaknya mengaku membutuhkan penanganan yang khusus. Untuk akun resmi peserta pemilu jelas telah mengetahui batasan untuk tidak melakukan aktivitas atau ajakan untuk memilih pada masa tenang. Namun, untuk akun masyarakat bukan perkara mudah untuk melakukan identifikasi keterlibatan dengan calon tertentu.

Menurutnya, dalam konteks pengawasan masa tenang ini, seringkali bersinggungan dengan kebebasan bersuara dan berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Untuk itu, aktivitas percakapan masyarakat terkait calon tertentu tidak bisa dilakukan penindakan. Berbeda dengan akun perorangan yang menayangkan iklan kampanye berbayar. “Terkait medsos ini memang perlu penanganan khusus. Seperti kemarin, belum waktunya kampanye sudah ramai kampanye,” katanya kepada koran ini Minggu (14/4).

Sedangkan untuk media cetak maupun elektronik, Bawaslu sudah membentuk Gugus Tugas Fungsi, yang mana terdiri dari KPI dan dewan pers, yang bakal melakukan kajian terkait narasi ataupun dugaan pelanggaran media yang dilakukan pada masa tenang.

Terkait dengan APK, rokhani mengaku telah memberikan imbauan kepada tim pemenangan presiden dan wakil presiden untuk melakukan penertiban APK di masa tenang ini. Begitu juga dengan pimpinan partai politik peserta pemilu 2019 di kota keripik tempe. “Imbauan itu sudah kami kirimkan pada 12 April lalu. Kami juga instruksikan kepada jajaran untuk penertiban jika masih ada APK yang terpasang saat masa tenang,” ungkapnya.

Terkait dengan penertiban ini pihak berkordinasi dengan pemilik APK, dalam hal ini parpol maupun tim pemenangan peserta pemilu 2019. Namun untuk beberapa jenis APK pihaknya mengaku tidak mungkin bisa melakukan penertiban sendiri, semisal APK dalam bentuk reklame atau billboard. Sebab, lokasi pemasangan menggunakan kontruksi besi dengan posisi yang cukup sulit dijangkau.

Untuk itu pihaknya membutuhkan bantuan petugas penertiban baik itu dari Satpol PP maupun Dinas Perhubungan terkait dengan alat untuk penertiban. “Ini soal safety keselamatan petugas, yang billboard itu butuh perlakuan khusus,” katanya, sembari menegaskan meskipun APK ini berpajak akan tetap ditertibkan karena mengandung konten kampanye.

(rt/rak/did/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia