Minggu, 16 Jun 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Pembangunan Terancam Molor

Dari 161 Rencana Lelang, Hanya Enam yang Siap

27 April 2019, 20: 55: 59 WIB | editor : Retta wulansari

Ilustrasi

Ilustrasi (JawaPos.Com)

TRENGGALEK – Progres pelaksanaan pembangunan di kota ini terancam mundur. Itu karena di triwulan pertama 2019 nyaris belum ada tanda-tanda serapan belanja langsung untuk kegiatan fisik. Dari sekitar 161 rencana lelang kegiatan tahun ini, hanya ada enam kegiatan yang sudah di-launching atau lelang. “Tahun lalu tidak seperti ini, April itu sudah ada yang dikerjakan,” kata Sekretaris Komisi III Muhammad Hadi.

Diakuinya, pada awal tahun ini pemerintah disibukkan dengan agenda nasional, pemilu. Namun, ada kewajiban lain yang jelas tidak boleh dikesampingkan. Yakni melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hadi, panggilan Muhammad Hadi khawatir, kekurangan yang terjadi tahun lalu sebagaimana sudah direkomendasikan dewan atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati, kembali terulang lagi. Serapan minim, silpa tinggi.

Menurutnya, ini bisa menjadi indikator kinerja pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak begitu efektif. “Kami sudah kroscek ke ULP. Dari 161 rencana kegiatan lelang, hanya enam kegiatan yang sudah di-launching. Ini sudah hampir akhir April lho,” keluhnya.

Pihaknya menduga ada banyak faktor yang memicu lambannya progres pembangunan di Kota Keripik Tempe. Salah satunya karena Trenggalek belum memiliki bupati definitif yang berwenang lebih. Mochammad Nur Arifin memang sudah diusulkan oleh DPRD agar diangkat dan disahkan menjadi bupati, menggantikan Emil Elestianto Dardak yang menjadi wagub Jatim. Hanya, hingga kini belum ada keputusan dari pemerintah pusat atau Mendagri terkait usulan ini.

Menurut dia, tanggung jawab dewan mengantarkan Mochammad Nur Arifin sebagai bupati Trenggalek sudah dilaksanakan. Mengingat, dewan memang memiliki kewajiban untuk mengusulkan wakil bupati (wabup) menjadi bupati kepada menteri melalui gubernur jika bupati berhalangan tetap. “Itu sudah dua bulan lalu, kok lama sekali ada apa ini. Harusnya ada kabar, diterima atau tidak itu atas usulan kita,” tanya dia.

Pihaknya berharap pemkab harus bergerak cepat. Artinya, tidak hanya prosedural terkait administrasi dalam masa transisisi ini, tapi juga ada niatan untuk membuat pemerintahan daerah di Trenggalek kembali lancar. “Kalau prosedurnya sudah, saya rasa tidak masalah jika membangun komunikasi informal dengan pusat, wong ya masih satu atap,” terangnya.

Sementara itu, Husni Tahir Hamid, seorang anggota komisi I juga mengkhawatirkan kekosongan bupati ini. Sebab, ada banyak tugas yang selama ini dilaksanakan oleh wabup. Padahal ada batasan-batasan tertentu mengenai tugas wewenang bagi seorang wakil. “Kami berpikir nantinya tindakan dan keputusan yang diambil tidak legitimasi dan di kemudian hari bermasalah dan ada persoalan, itu saja,” terangnya.

Menurut dia, beberapa waktu lalu, komisi I sudah menggelar koordinasi dengan mitra komisi atau OPD terkait perkembangan usulan wabup menjadi bupati kepada menteri. Sayangnya, kala itu juga belum ada jawaban yang pasti mengenai hal tersebut. “Pemerintah kabupaten hanya menunggu, lha trus bagaimana ini?” tanya dia.

(rt/muh/dre/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia