Jumat, 06 Dec 2019
radartulungagung
icon-featured
Blitar
Tak Lapor, Terancam Tak Ditetapkan

Parpol Wajib Melaporkan Penggunaan Dana Kampanye

27 April 2019, 22: 10: 59 WIB | editor : Retta wulansari

HARUS PATUH: Pegawai KPU melintas di bawah bendera seluruh parpol peserta Pemilu 2019.

HARUS PATUH: Pegawai KPU melintas di bawah bendera seluruh parpol peserta Pemilu 2019. (SYAIFUL ANWAR/RADAR BLITAR)

BLITAR KABUPATEN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar meminta seluruh partai politik (parpol) menyiapkan laporan terkait penggunaan dana kampanye pemilu 2019. Pasalnya, dalam waktu dekat laporan dana kampanye tersebut bakal diaudit oleh akuntan publik.

 Hal itu merujuk pada pasal 335 ayat 2 Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu, baik pada penerimaan maupun pengeluaran, wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik, yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. “Parpol wajib menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), maksimal 15 hari setelah coblosan atau paling lambat 1 Mei,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Shalahudin.

Penyerahan LPPDK tersebut bersifat wajib. Untuk itu, bagi parpol yang tidak menyerahkan laporan LPPDK, akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan pasal 338 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 20117 tentang Pemilu, dinyatakan bahwa pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2, maka parpol yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih. “Artinya, sanksi bagi parpol yang tidak menyerahkan LPPDK sangat berat, yakni bisa tidak ditetapkan caleg terpilih dari parpol tersebut,” jelasnya.

 Dengan demikian, konsekuensi yang bakal diterima parpol yang tidak menyerahkan LPPDK sangat berat. Untuk itu, dia berharap sebelum 1 Mei, LPPDK sudah diserahkan ke akuntan publik. “Jangan sampai terlena sibuk pada tahapan pemilu, tapi tidak menyerahkan LPPDK tepat waktu. Sebab, sanksinya sangat berat,” imbuhnya.

(rt/abd/red/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia