Selasa, 21 May 2019
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Pemkab Di-PTUN-kan, Terkait SK Pemberhentian Dua Guru SMPN

09 Mei 2019, 11: 05: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

Pemkab Di-PTUN-kan, Terkait SK Pemberhentian Dua Guru SMPN

TULUNGAGUNG - Pemberhentian Supraptiningsih dan Rudy Bastomi, guru PNS SMPN 2 Tulungagung oleh Pemkab Tulungagung, terkait pungli saat penerimaan peserta didik baru (PPBD) pada 2017 lalu berbuntut. Sebab, mereka menggugat SK pemberhentian tersebut ke PTUN. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Supraptiningsih dan Rudy Bastomi, Darusman.

Menurut dia, SK pemberhentian kedua guru tersebut cacat hukum. “Sampai kini pihaknya sudah melakukan sidang sebanyak lima kali,” ungkapnya saat ditemui di rumahnya, kemarin (7/8).

Dia mengaku terakhir sidang pada kemarin (8/5). Pihaknya mendatangi PTUN setiap satu minggu sekali yang bertepatan pada hari Rabu. “Jadwal mereka kan tidak sama. Jadi satu per satu, satu minggu sekali sidangnya. Dari pemkab juga hadir,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pihaknya menggugat berkas dua SK pemecatan yang berlainan. Dengan demikian, setiap guru tersebut melakukan gugatan sendiri-sendiri dan tidak bisa dijadikan satu. “Kalau dijadikan satu mungkin lebih mudah, tapi ini nomor SK yang berbeda. Jadi sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Menurut dia, SK pemecatan yang dilakukan tersebut ditandatangani oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati. Padahal, seorang Plt tidak bisa melakukan kebijakan tersebut. Kecuali menunggu Plt tersebut dilantik menjadi bupati. “Untuk tanda tangan dari Plt Bupati, seharusnya menunggu dilantik menjadi bupati definitif dulu,” jelasnya.

Selain itu, yang bisa dipecat yakni pelanggaran dengan hukuman minimal selama dua tahun. Namun, tidak dengan mereka berdua, Supraptiningsih diputus delapan bulan. Sedangkan Rudy diputus satu tahun dua bulan. “Kan seharusnya dalam melakukan pemberhentian minimal dua tahun,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Tulungagung Sudarmaji membenarkan adanya gugatan tersebut. Kini bagian hukum Pemkab Tulungagung bersama dengan BKD sedang mengikuti proses hukumnya. “Kemarin dari pihak Bu Prapti memang mengajukan PTUN dan ini prosesnya masih berjalan” ujarnya.

Sudarmaji menjelaskan, hinga kini pihaknya menjalani proses sesuai dengan prosedur dan gugatan yang diterima oleh pemkab tersebut harus dihadapi. Pihaknya juga berharap adanya gugatan ini, maka semuanya bisa memahami proses hukum peradilan yang berlaku. “Kini memang lagi berjalan prosesnya dan harapanya berjalan sesuai dengan proses yang telah ada” katanya.

(rt/iyo/dre/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia