Selasa, 21 May 2019
radartulungagung
icon featured
Blitar

Pedagang Wadul Dewan, Minta Izin Bazar Ramayana Dibatalkan

09 Mei 2019, 17: 30: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

Pedagang Wadul Dewan, Minta Izin Bazar Ramayana Dibatalkan

BLITAR KOTA - Belasan pedagang menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar, Kamis (9/5). 

Kedatangan para pedagang itu bertujuan untuk meminta kejelasan tentang izin penggunaan gedung Graha Patria yang merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kepada PT. Ramayana Lestari Sentosa untuk kegiatan Bazar Ramadan. 

Komunitas pedagang yang terdiri dari pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar di Kota Blitar itu tiba di kantor dewan pukul 09.30. Mereka langsung menggelar orasi selama sekitar 10 menit  di kantor dewan dengan dikawal petugas kepolisian. 

Tak lama kemudian, perwakilan pedagang itu langsung ditemui oleh wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Sutanto. Selama kurang lebih 10 menit terjadi dialog antara perwakilan pedagang dengan Sutanto. 

Setelah itu, para pedagang melanjutkan orasinya di depan kantor Wali Kota Blitar. "Kedatangan kami ingin mengawal dewan untuk memberikan rekomendasi membatalkan izin atau menutup kegiatan bazar Ramayana," kata Koordinator Aksi Fery Yuswanto Panese, kepada radartulungagung.id, Kamis (9/5).

Menurut Fery, pemberian izin penggunaan gedung Graha Patria untuk kegiatan Bazar Ramadan itu tidak tepat. Sebab, tempat fasilitas umum itu milik pemkot. "Kalau itu tidak di tempat fasilitas umum milik pemkot, mungkin bisa. Masih ada tempat umum lain yang kosong. Atau bisa Blitos (Blitar Square)," katanya. 

Sebelumnya, lanjut Fery, dewan sudah melakukan rapat kerja dengan dinas terkait yang memberikan izin kepada PT. Ramayana Lestari Sentosa pada Senin (6/5) lalu. "Sebenarnya teman-teman dewan sudah merespon masalah ini. Makanya diadakan rapat kerja. Hasilnya, dewan mengeluarkan rekomendasi kepada pemkot untuk membatalkan izinnya," ujarnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMTK dan PTSP) Kota Blitar Suharyono mengatakan, pemberian izin penggunaan gedung itu dilakukan oleh tim. Tim saat itu mengeluarkan izin sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). "Kalau kemungkinan di sampaikan tadi ada kesalahan, tentu kami akan bahas lagi," ujarnya usai menemui perwakilan pedagang di kantor Wali Kota Blitar. 

Suharyono mengaku belum bisa menjelaskan lebih jauh solusi atau langkah-langkah yang ditempuh pemkot. Sebab, pihaknya masih akan rapat dahulu dengan tim. "Habis ini langsung rapat dengan tim. Saya tidak bisa menjelaskan kecuali saya rapat dulu baru diketahui hasilnya. Kalau permohonan mereka ya seperti yang disampaikan itu (ditutup kegiatannya dan izin dicabut)," tandasnya.

(rt/kan/did/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia