Selasa, 12 Nov 2019
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Santoso Kaget, Izin Gunakan Gedung Untuk Bazar Ramayana Hanya Sepihak

14 Mei 2019, 16: 21: 29 WIB | editor : Didin Cahya FS

CARI SOLUSI : Paguyuban pedagang saat bertemu dengan pihak pemkot.

CARI SOLUSI : Paguyuban pedagang saat bertemu dengan pihak pemkot. (ABDULLAH SUBCHAN/ RADARTULUNGAGUNG.ID)

BLITAR KOTA - Polemik pemberian izin penggunaan gedung Graha Patria untuk bazar Ramadan PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk (Ramayana) mulai meruncing.

Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar telah menindaklanjuti permasalahan itu dengan pihak terkait yakni Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK dan PTSP) Kota Blitar. Polemik itu muncul setelah komunitas pedagang protes terkait pemberian izin itu. 

Pemkot menilai bahwa pemberian izin itu dilakukan secara sepihak oleh DPMTK dan PTSP. Artinya, pemberian izin itu tanpa sepengatahuan dari pemkot. "Yang mengeluarkan itu Pak Suharyono (Kepala DPMTK dan PTSP). Dan itu diluar sepengetahuan saya, Pak Sek (Sekda Rudi Wijonarko) dan Pak Widodo (Kepala BPKAD)," kata Plt Wali Kota Blitar Santoso, Selasa (14/5).

Santoso mengatakan, saat pengeluaran izin penggunaan gedung serbaguna yang juga aset milik pemkot itu, pihaknya tidak diajak berkomunikasi sebelumnya. Pemkot baru mengetahuinya setelah muncul permasalahan itu. "Ya, tahu-tahu muncul surat izin yang ternyata sudah bermasalah itu," ungkapnya. 

Karena sudah menimbulkan polemik, lanjut dia, pemkot langsung memerintahkan Kepala DPMTK dan PTSP Kota Blitar untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Ini saya kembalikan lagi ke pak Suharyono untuk melakukan negosiasi kepada pihak Ramayana. Bagaimana nanti keputusannya, kita tunggu lebih lanjut," ujar pria berkacamata ini. 

Menurutnya, pemberian maupun pengurusan izin seharusnya lebih dulu dikomunikasikan dengan pemkot dan OPD terkait. Apalagi, gedung itu termasuk aset pemkot. Paling tidak, dalam memberikan izin itu, minimal jauh hari dibicarakan. 

Dengan begitu, lanjut Santoso, pemkot bisa memberikan saran-saran. "Apakah berdampak atau tidak ke masyatakat. Mau bagaimana lagi, ini (persoalan, Red) ibarat nasi sudah menjadi bubur. Saya harus mengolahnya kembali (Jadi nasi, Red)," terang Santoso. 

Menanggapi hal itu, Kepala DPMTK dan PTSP Kota Blitar Suharyono mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh. Sebab, saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Ramayana. "Ya masih dikoordinasikan. Mohon bersabar. Besok saja kalau sudah clear (klir, Red)," jelasnya. 

Seperti diberitakan, Belasan pedagang menggruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar pada Kamis (9/5) lalu. 

Kedatangan para pedagang itu bertujuan untuk meminta kejelasan tentang izin penggunaan gedung Graha Patria yang merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kepada PT. Ramayana Lestari Sentosa untuk kegiatan Bazar Ramadan Ramayana. 

(rt/kan/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia