Senin, 16 Dec 2019
radartulungagung
icon featured
Pendidikan

MKKS SMK Swasta : SMA Negeri Harus Jaga Komitmen Jumlah Pagu

17 Mei 2019, 15: 10: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

FOKUS: Sejumlah siswa ketika mengikuti KBM di SMAK St. Thomas Aquino Tulungagung.

FOKUS: Sejumlah siswa ketika mengikuti KBM di SMAK St. Thomas Aquino Tulungagung. (ANANIAS AYUNDA PRIMASTUTI/RATU)

TULUNGAGUNG –  Persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 jenjang SMA/SMK negeri terus dilakukan. Salah satunya menetapkan jumlah pagu atau daya tampung setiap lembaga pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Kementrian Pendidikan (Kemendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB tahun ajaran 2019/2020, maksimal pagu dalam setiap lembaga sekolah adalah 36 siswa. Artinya, dalam PPDB hanya dapat menampung maksimal 12 rombongan belajar (rombel) dengan setiap rombel berisi maksimal 36 siswa.

Menanggapi itu, Kepala SMAK St. Thomas Aquino Tulungagung Bernadus Didik Sumarsono berharap setiap lembaga pendidikan dapat bersama-sama melaksanakan komitmen sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

“Artinya, kalau memang sudah disepakati maksimal menerima 12 rombel, ya harus konsisten 12. Karena paling penting itu kualitas bukan kuantitas,” terangnya kemarin (16/5).

Dia melanjutkan, jika memaksakan menambah rombel, bukan tidak mungkin dapat mengurangi mutu pendidikan. Untuk itu, penting agar jumlah pagu yang dibuka diimbangi dengan ketersediaan sarana prasana (sarpras) pendukung pembelajaran. Dengan demikian, diharap dapat melahirkan generasi yang berkualitas, baik secara akademik maupun non-akademik.

“Semisal jumlah kelas hanya ada 10, ya sudah disesuaikan saja. Jangan sampai memaksakan hingga mungkin menggunakan fasilitas lain sebagai ruang belajar karena nanti kurang maksimal bagi siswa,” urainya.

Disinggung mengenai aplikasi PPDB yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Didik mengaku menyambut baik kebijakan tersebut. Dengan demikian, praktik jual beli kursi di kalangan sekolah dapat dihindari.

“Saya rasa itu langkah bagus. Sebab dengan demikian, pemerintah dapat lebih mengawasi lagi bagaimana proses seleksi PPDB kali ini,” jelasnya.

Senada juga diungkapkan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Kabupaten Tulungagung Murpriono. Dia menuturkan, praktik jual beli kursi pada bidang pendidikan memang perlu diawasi secara tegas. Untuk itu, menyambut baik kebijakan baru tersebut. “Karena aplikasinya diawasi KPK. Jadi lebih bisa mengontrol apa yang terjadi selama pelaksanaan PPDB. Saya rasa itu cukup baik,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala SMK PGRI 1 Tulungagung ini menjelaskan sistem zonasi tidak akan berpengaruh banyak pada pelaksanaan PPDB di sekolahnya. Sebab, sekolah kejuruan memiliki ragam pengembangan tekniknya masing-masing.

Artinya, siswa lebih leluasa dalam menentukan sekolah kejuruan mana yang dituju sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. “Kalau kita berbeda dengan SMA ya karena SMK satu dengan SMK yang lain punya pilihan jurusan yang berbeda. Jadi, tidak bisa dibuat zonasi seperti SMA,” urainya.

Dia berharap, pelaksanaan PPDB tahun ini dapat berjalan lancar dan tidak merugikan sebagian pihak. Untuk itu, diharap setiap lembaga juga dapat melaksanakan komitmen sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

(rt/nda/dre/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia