Selasa, 18 Jun 2019
radartulungagung
icon featured
Pendidikan

Refleksi Harkitnas Ke 111, Bangkit untuk Bersatu

22 Mei 2019, 09: 54: 06 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

KHIDMAT : Bupati Blitar, Drs H Rijanto, MM, saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasioal Ke-111 Tahun 2019, kemarin  (20/5), di Alun-alun Kanigoro.

KHIDMAT : Bupati Blitar, Drs H Rijanto, MM, saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasioal Ke-111 Tahun 2019, kemarin (20/5), di Alun-alun Kanigoro. (BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL FOR RADAR BLITAR)

BLITAR KABUPATEN- Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-111, kali ini sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa. Mengingat, kini berada dalam situasi setelah pesta demokrasi menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat Indonesia. Meski aspirasi pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu, semua pilihan pasti diniatkan untuk kebaikan bangsa.

Hal itu disampaikan dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Rudiantara yang dibacakan oleh Bupati Blitar, Drs H Rijanto, MM, saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasioal Ke-111 Tahun 2019, di Alun-alun Kanigoro, kemarin (20/5).

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan, tema peringatan 111 tahun Kebangkitan Nasional adalah “Bangkit untuk Bersatu”. Dengan tujuan untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan, sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan; menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral dan etika berbangsa dan bernegara; mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi bangsa ke depan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Disampaikan pula, satu abad lebih Indonesia mencatat penghargaan dan penghormatan atas kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Kamejemukan bahasa, agama, suku dan budaya mampu mempersatukan sampai detik ini.

Juga yakin akan kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat dari keterbelahan sosial. Apalagi di bulan suci ini, menuntun menjauhi permusuhan, kebencian, apalagi penyebaran kebohongan. Kuncinya terletak pada hasrat untuk tetap menjaga momentum, suasana selalu kondusif penuh harmoni dan persatuan.

Untuk diketahui, pada peringatan Harkitnas Ke 111 tahun 2019 dihadiri Wakil Bupati Blitar, Marhaenis, Sekretaris Daerah, anggota forkopimda, ketua TP PKK, wakil ketua TP PKK, ketua Dharma Wanita Persatuan, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Peserta upacara selain dari TNI/Polri dan ASN juga dari perangkat desa dan pelajar di Kabupaten Blitar.

Di sisi lain, Pemkab Blitar terus berbenah dari berbagi sisi. Salah satunya membangun zona integritas, birokrasi bersih melayani. Itu merupakan komitmen dari Pemkab Blitar untuk memberikan pelayanan maksimal kepada publik atau masyarakat.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan MoU Zona Integritas antara Bupati Blitar dengan DPMTSP, RSUD Ngudi Waluyo, dan Kecamatan Wlingi, di lobi kantor Bupati Blitar di Kanigoro,  kemarin (20/5).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Blitar, Drs H Rijanto, MM, menyampaikan, apresiasi kepada ketiga OPD tersebut.

Dia menjelaskan, sebagai agen perubahan, aparatur sipil negara (ASN) harus dapat mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, yaitu dapat lebih hadir di tengah masyarakat, dapat menghadirkan inovasi pemerintahan untuk masyarakat, dan juga dapat mensosialisasikan program dan konsisten memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sehingga penandatangan MoU ini sangat penting dan benar-benar harus diaplikasikan. Itu sesuai dengan pesan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin.

Dia menegaskan, bahwa untuk membangun Zona Integritas memerlukan komitmen kuat pimpinan hingga seluruh ASN. Karena itu pemerintah sudah harus bertransformasi dan mengadopsi mekanisme enterpreneurship yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta kinerja yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Blitar, Achmad Lazim, SE, MM menyampaikan, untuk percepatan perubahan, diperlukan Zona Integritas dengan berlandaskan pemerintahan yang bersih, birokrasi efektif dan efisien. Termasuk pelayanan publik yang berkualitas.

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus bersama-sama dipertahankan, dengan memperbaiki catatan-catatan dari BPK. Harapannya, semua bekerja keras, kompak untuk mempertahankan opini tersebut sekaligus mewujudkan Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.

Penandatanganan MoU Zona Integritas, Birokrasi Bersih Melayani ini disaksikan oleh Wakil Bupati Blitar, Marhaenis, juga Kepala OPD di lingkungan Pemkab Blitar.  (hms)

(rt/did/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia