Selasa, 19 Nov 2019
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Digelontor Rp 600 Juta, Belum Realisasi Pembangunan Gedung Pertemuan

21 Juni 2019, 23: 00: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

Digelontor Rp 600 Juta, Belum Realisasi Pembangunan Gedung Pertemuan

TRENGGALEK – Rangkaian proyek pembangunan Demplot Pertanian Terpadu di Jalan Soekarno Hatta No 2, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, sepertinya tak kunjung tuntas, kendati sudah dimulai sejak 2018 lalu. Indikasinya, masih ada beberapa fasilitas umum yang hingga kini belum juga dibangun alias terealisasi. Salah satunya gedung pertemuan. Tentu hal itu menjadi sangat ironis. Maklum, memasuki pertengahan tahun sekaligus menjadi tanda tanya besar apakah proyek tersebut bisa terealisasi tahun ini.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapan) Trenggalek Didik Susanto mengklaim jika pembangunan Demplot Pertanian Terpadu hampir tuntas meski memang ada beberapa proyek yang belum terselesaikan. “Kini tinggal proses finishing saja,” ungkapnya saat ditemui di ruangnya, kemarin (20/6). Semisal, baru-baru ini pemavingan di kawasan wisata pertanian terpadu yang sudah selesai dikerjakan beberapa waktu lalu.

Dia mengakui, ada beberapa fasilitas umum lainnya memang belum tersedia. Seperti gedung pertemuan, penyempurnaan kandang kelinci, penambahan kandang sapi/kambing, serta pembangunan sangkar burung. Tak pelak, ini menjadi persoalan lantaran jadwalnya sudah mepet akhir tahun. Risikonya, para rekanan tak mampu menyelesaikan proyek ini sampai pada akhir tahun. “Berkas kinii sudah di unit layanan pengadaan (ULP), tapi antre,” ujarnya.

Perlu diketahui, untuk merealisasi gedung pertemuan tersebut, pemkab sengaja menggelontor anggaran APBD sebesar Rp 600 juta.

Dia menyela, adanya sedikit keterlambatan progres pembangunan ini sempat dia keluhkan bahkan merasa keberatan. Keberatan itu dia sampaikan ketika rapat dengan komisi III di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek beberapa waktu lalu. Dia sempat melayangkan protes karena berkas sudah diterima ULP sejak April lalu, tapi yang di-acc justru proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yang dikirim pada Mei lalu. “Kami keberatan karena Juli mendatang, kontrak dengan rekanan harus dikirim KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara),” tegasnya.

Kendati demikian, ketika Koran ini menanyakan apakah pembangunan itu bisa selesai di tahun ini, dia mengaku tak dapat memprediksi. Sebab, tinggal menunggu dari ULP karena berkas sudah di-upload. (tra/ed/tri)

(rt/pur/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia