Sabtu, 20 Jul 2019
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Pemkab : Ingin Tempati Tulungagung Plaza, Ya Sewa

22 Juni 2019, 12: 15: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

BELUM SELESAI: Aktivitas di sekitar Tulungagung Plaza tetap berjalan sebagaimana biasanya. Meskipun, masih ada urusan perdata yang harus diselesaikan pemkab dan eks pemilik HGB.

BELUM SELESAI: Aktivitas di sekitar Tulungagung Plaza tetap berjalan sebagaimana biasanya. Meskipun, masih ada urusan perdata yang harus diselesaikan pemkab dan eks pemilik HGB. (DHARAKA R. PERDANA/RATU)

TULUNGAGUNG – Pemkab Tulungagung tampaknya tetap kukuh bakal menerapkan sewa untuk 50 eks pemilih hak guna bangunan (HGB) di area Tulungagung Plaza (TP). Mengingat sesuai putusan dari pengadilan, gugatan eks pemilik hak guna bangunan (HGB) tersebut tidak diterima. Jadi, pemkab menganggap gugatan itu ditolak dan harus segera dilaksanakan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bakal ada eksekusi jika peringatan tidak diindahkan.

Kabag Hukum Setda Tulungagung Saiful Bakri mengatakan, putusan tersebut memang menyebutkan gugatan para eks pemilik HGB ditolak. Dengan ini, pemkab bakal menerapkan sewa untuk mereka yang mau membuka usaha di lahan milik pemkab itu karena HGB tak bisa diperpanjang. “Mereka bakal dikenakan sewa. Apalagi sesuai temuan BPK, selama 10 tahun ini tidak ada sumbangsih ke daerah,” katanya usai ditemui pada sidang paripurna di gedung DPRD Tulungagung, Kamis (20/6) lalu.

Pria paro baya ini melanjutkan, putusan inkrah tersebut bisa menjadi pegangan pemkab untuk mengambil kebijakan. Kendati demikian, para pengguna tidak serta-merta langsung diusir. Namun, diberi surat peringatan agar mempersiapkan diri. “Kami sudah melayangkan peringatan kepada mereka,” tambahnya.

Saiful, sapaan akrabnya menegaskan, langkah paksa bisa dilakukan bersama pengadilan jika hingga peringatan ketiga tidak juga ada atensi dari para penggugat.

Kendati demikian, dia membantah bakal ada penyitaan. “Tidak sampai pada penyitaan, tetapi bisa saja ada eksekusi jika tidak ada perhatian atas surat peringatan yang kami layangkan,” tegasnya.

Sekadar mengingatkan, 50 bekas pemegang sertifikat hak guna bangunan (HGB) di kawasan Tulungagung Plaza atau pertokoan Belga harus mematuhi hasil putusan MA RI Nomor 1545/PDT/2018. Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dengan pemkab sebagai pemenang. Mereka yang pernah menempati harus mengajukan sewa untuk pemanfaatan area tersebut untuk berjualan.

Dengan ini, pemkab bakal menerapkan bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah. Yakni sesuai dengan PP Nomor 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 27 dan Permendagri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 81. 

(rt/rak/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia