Minggu, 21 Jul 2019
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Lontarkan 36 Pertanyaan, Kuasa Hukum Keberatan Penerapan Pasal ITE

06 Juli 2019, 18: 20: 59 WIB | editor : Didin Cahya FS

TERUS CARI BUKTI: Lorong ruang pemeriksaan di Polres Blitar Kota untuk kasus dugaan penghinaan Jokowi.

TERUS CARI BUKTI: Lorong ruang pemeriksaan di Polres Blitar Kota untuk kasus dugaan penghinaan Jokowi. (M. SUBCHAN ABDULLAH/ RADARTULUNGAGUNG.ID)

BLITAR KOTA - Hingga pukul 15.30, IF dan dua saksi lainnya masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Blitar Kota, Sabtu (6/7). IF diberondong sekitar 36 pertanyaan dari penyidik. 

Pertanyaan yang diajukan ke IF itu seputar kronologis pemostingan, bagaimana postingan itu diperoleh hingga postingan dan akun milik IF hilang. "Ya, ada sekitar 36 pertanyaan tadi. Pertanyaan seputar kronologis dan bagaimana postingannya itu dihapus," kata Kuasa Hukum IF Oyik Rudi Hidayat, disela-sela pemeriksaan usai melaksanakan salat Duhur di masjid polres, Sabtu (6/7). 

Oyik mengatakan, pertanyaan yang disampaikan penyidik tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan awal. Pertanyaan yang disampaikan untuk memastikan kembali keterangan IF. "Pertanyaannya tentang apakah benar yang bersangkutan itu memosting ulang postingan itu. Lalu, kronologinya seperti apa," ujarnya. 

Lebih lanjut, pemeriksaan kedua itu juga untuk menyampaikan keberatan dengan pemberian pasal terhadap kliennya tersebut. Sebelumnya, pasal yang disangkakan terkait dengan pasal 207 KUHP tentang penghinaan saja. "Tetapi, tidak kami duga ada pasat ITE juga. Ancaman hukumannya kan lebih berat," ungkap pria ramah ini. 

Saat ini, polisi telah menerapkan pasal 45A ayat (2) UU nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TranSaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat terlapor. 

Isinya, setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ancaman hukumannya paling lama enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar

Menanggapi keberatan kuasa hukum IF terkait penerapan pasal ITE, Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Heri Sugiono mengatakan, itu sudah menjadi hak kuasa hukum untuk keberatan. Akan tetapi, penerapan pasal ITE sudah tepat dan telah dipertimbangkan. "Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang sudah ada penerapan pasalnya yakni pasal 45A ayat (2) UU nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE," terangnya. 

Ditanya Terkait materi pertanyaan apa saja yang disampaikan ke terlapor, Heri tidak bisa menyampaikan. Sebab, itu sudah menjadi materi penyidikan yang tidak boleh disampaikan. 

Hingga berita ini ditulis, dua saksi, suami IF dan pimpinan KPU Kabupaten Blitar masih diperiksa. Sementara IF sudah selesai lebih dulu. Pengusaha konveksi itu keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 16.00 dengan didampingi kuasa hukumnya.

(rt/kan/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia