Senin, 26 Aug 2019
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Troator Jadi Ajang Jualan Dadakan

12 Agustus 2019, 09: 13: 51 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

DI ATAS TROTOAR: Salah satu PKL yang menggunakan ruang milik pejalan kaki untuk berjualan.

DI ATAS TROTOAR: Salah satu PKL yang menggunakan ruang milik pejalan kaki untuk berjualan. (HENNY SURYA AKBAR PURNA PUTRA/ RADAR TRENGGALEK)

 KOTA, Radar Trenggalek- Nasib pejalan kaki yang melintas di trotar sepanjang Jalan Ki Mangun Sarkoro, Kelurahan Sumbergedong/Surondakan, Kecamatan Trenggalek harus mengalah dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pasalnya beberapa PKL yang berada di situ, menggunakan ruang milik pejalan kaki untuk berjualan.

Kondisi trotoar di Jalan Ki Mangun Sarkoro begitu miris. Trotoar yang seharusnya digunakan untuk ruang milik pejalan kaki, kini sudah beralih fungsi. Yakni digunakan para PKL sebagai tempat berjualan. Cara berjualannya pun dengan membeber terpal di atas trotoar sehingga tak ada ruang bagi pejalan kaki untuk melewatinya. Alhasil, para pejalan kaki harus turun ke jalan raya untuk berjalan ke terminal.

 Selain PKL yang menggunakan trotoar untuk berjualan. Ada juga, toko maupun rumah yang dengan sengaja menyemen trotoar. Sehingga, trotoar tampak seperti pekarangan rumah maupun lahan milik warga. Hal itu pun ditanggapi oleh pejalan kaki.

Seperti pejalan kaki Dipo mengaku, kurang setuju dengan adanya PKL yang berjualan di trotoar J alan Ki Mangunsarkoro, tepatnya di sekitar Terminal Bus Surondakan. Menurut dia dengan adanya PKL yang berjualan di trotoar, membuat pejalan kaki merasa terganggu karena harus turun ke jalan raya saat berjalan di trotoar. “Tidak setuju, karena trotoar digunakan untuk pejalan kaki,” ungkap santri salah satu pondok modern kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek kemarin (11/8).

 Hal senada juga diungkapkan pejalan kaki lainnya Bintang. Menurut dia, karena trotoar sebagai ruang milik pejalan kaki. Seharusnya trotoar bukan digunakan untuk tempat berjualan. Apabila, trotoar itu digunakan PKL untuk berjualan, tentu bisa mengganggu ruang pejalan kaki ketika berjalan. “Tidak tepat mas, kalau trotoar digunakan untuk PKL berjualan. Karena pejalan kaki harus mengalah turun ke jalan raya,” katanya.

 Di sisi lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kebakaran Ulung Setyadi mengungkapkan, secara Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional. organisasi perangkat daerah (OPD) pemangku peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada) mempunyai wewenang melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian (binturwasdal). “Kalau ada pelanggaran perda/perkada, maka pengawasan dan pengendalian harus dijalankan. Apabila sudah diberi teguran selama tiga kali berturut-turut tidak diindahkan. Baru OPD yang bersangkutan membuat surat kepada Satpol PP untuk melakukan penegakan perda dengan menyebut pasal yang dilanggar,” ujarnya saat dihubungi melalui via whatsapp kemarin (11/8).

(rt/pur/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia