Senin, 18 Nov 2019
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Diduga Melanggar Kode Etik, KPU-Bawaslu Tulungagung Disidang DKPP

05 September 2019, 12: 15: 25 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

Ketua KPU Tulungagung, Mustofa(kiri) dan Ketua Bawaslu Tulungagung, Suyitno Arman (kanan)

Ketua KPU Tulungagung, Mustofa(kiri) dan Ketua Bawaslu Tulungagung, Suyitno Arman (kanan)

 KOTA, Radar Tulungagung - Kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Tulungagung terus berlanjut. Bahkan, kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut bakal menghadapi sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada besok Jumat (6/9) di ruang sidang Bawaslu Provinsi Jatim.

Agenda sidang tersebut mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu (Hery Widodo, pengacara dari caleg Nasdem Tulungagung Achmad Yulianto)   dan jawaban teradu (KPU, Bawaslu, ketua dan anggota PPK, serta ketua dan anggota panwaslu).

Menurut Hery Widodo, pengacara caleg Achmad Yulianto, pengaduan kliennya melalui dirinya terkait   dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Tulungagung tampaknya ditindak lanjuti DKPP. Buktinya, DKPP memanggil dirinya selaku advokat caleg Achmad Yulianto untuk menghadiri sidang pada besok Jumat tanggal 6 September.

Dalam Panggilan panggilan sidang tersebut, dirinya sebagai pihak pengadu. “Kami mendapatkan surat panggilan sidang dan surat itu bernomor 4109/Ps.DKPP/SET-04/VIII/2019, untuk menghadap majelis sidang DKPP di ruang sidang Bawaslu Provinsi Jatim,” ungkapnya.

Hery melanjutkan, dalam surat panggilan tersebut, tertulis agenda sidang pada besok jumat Jumat tersebut adalah mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu dan jawaban teradu. 

“Dengan mendapat panggilan tersebut, pihaknya memastikan hadir serta membawa beberapa berkas serta dan keperluan yang diperlukan dalam sidang nanti,” jelasnya. 

Ketua kantor advokat dan konsultan hukum HW and Partners jalan Jalan P. Sudirman VII/73 AC Tulungagung ini mengatakan, untuk pokok pengaduan   ada lima. di Pantaranya, pertama, PPK Kecamatan Tulungagung memindahkan perolehan suara caleg di dapil I pada form DAA1 dan DA1, khususnya di TPS 7, TPS 20, dan TPS 29 pada saat rekapitulasi suara kelurahan Kelurahan Bago, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung pada tanggal 20-25 April 2019 di kantor Kelurahan Kotoanyar Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, jalan Jalan Moch. Yamin nomor 88 Kutoanyar, Tulungagung. Kedua, PPK Kecamatan Kedungwaru memindahkan perolehan suara caleg di dapil Tulungagung 1 pada form DAA1 dan DA1, khususnya di TPS 1, TPS3, TPS 6, TPS 9, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 pada saat rekapitulasi suara desa Desa Bago, Kecamatan Kedungwaru dan khusunya di TPS 1 dan TPS 3 pada saat rekapitulasi suara desa Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru.

“Selain ini, pada pokok pengaduaan kami juga mengadukan KPU Tulungagung memindahkan perolehan suara caleg di dapil Tulungagung 1 pada form DB1, pada saat rekapitulasi suara kecamatan Kecamatan Tulungagung dan Kedungwaru pada tanggal 29-30 April 2019 dan 1 Mei 2019   di lapangan indoor tenis Guyub Rukun Jalan Stadion Llama nomor 126 Ketanon, Tulungagung,” katanya. 

Ketika ditanya, siapa saja pihak yang teradu, Hery menambahkan, di dalam surat panggilan tersebut totalnya ada 26 pihaknya. Mulai lima 5 anggota KPU Tulungagung, lima 5 anggota Bawaslu Tulungagung, beberapa Ketua ketua PPK dan anggota, serta beberapa panwaslu kecamatan Kecamatan Tulungagung dan Kedungwaru. “Dengan DKPP yang menyidangkan pelanggaran kode etik ini, semoga kebenarannya akan terbuka semua,” katanya. 

Sementara itu, Ketua ketua KPU Tulungagung membenarkan bahwa pihaknya mendapat panggilan sidang DKPP di ruang sidang Bawaslu Provinsi Jatim besok Jumat (6/9). Karena itu, pihaknya akan menyiapkan mengikuti semua prosedur dan menyiapkan segala yang dibutuhkan pada sidang nanti. “Yang jelas siap tidak siap, kami harus siap. dan iIni sebenarnya hal wajar dan konsekwensi konsekuensi dari penyelenggara pemilu,” katanya. 

Mustofa menambahkan, saat inikini pihaknya masih terus mempelajari apa saja yang harus disiapkan. “Saya kira tidak terlalu jauh dari sidang MK kemarin,” katanya. 

Hal senada juga diungkapkan anggota Bawaslu Tulungagung Suyitno Arman. Dia mengatakan, pihaknya akan mengikuti sesuai prosedur yang ada. “Ya, kami ikuti aturan main,” ujarnya

(rt/rak/dre/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia