Minggu, 15 Sep 2019
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Kejari Tulungagung Tindak Lanjuti SKK BPJS Kesehatan

Panggil Badan Usaha Tidak Patuh

06 September 2019, 09: 45: 48 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

SOSIALISASI: Tim BPJS Kesehatan bersama Kejari Tulungagung gelar pelimpahan SKK.

SOSIALISASI: Tim BPJS Kesehatan bersama Kejari Tulungagung gelar pelimpahan SKK. (BPJS KESEHATAN FOR RATU)

KOTA, Radar Tulungagung - BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung bersama Kejaksaan Negeri (Kajari) Tulungagung sosialisasi terpadu mengenai ketidakpatuhan badan usaha di aula Kejari Tulungagung, Selasa (3/9) lalu. Sosialisasi ini tindak lanjut pelimpahan surat kuasa khusus (SKK) dari BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung kepada Kejari Tulungagung atas ketidakpatuhan pemberi kerja di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk mendaftarkan badan usahanya dalam program jaminan kesehatan nasional–kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).

Kegiatan ini dipimpin langsung Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Tulungagung Dio Sumantri dan dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung M. Idar Aries Munandar, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Hardi Ariawan, serta petugas pemeriksa BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung Indhy Pradipta. “Sebelumnya, kami BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kejari Tulungagung. Salah satu implementasinya adalah tindak lanjut SKK dan pemanggilan badan usaha yang tidak patuh,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung M. Idar Aries Munandar saat ditemui dalam sosialisasi tersebut.

Bapak yang akrab dipanggil Nandar ini menjelaskan, di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat 126 badan usaha yang enggan mendaftar dan 4 badan usaha yang menunggak iuran JKN-KIS yang diajukan SKK ke Kejari Tulungagung. Mulai Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019, sebanyak 63 badan usaha telah memenuhi panggilan Kejari Tulungagung. “Dari 63 badan usaha yang memenuhi panggilan hingga bulan lalu, terdapat 20 badan usaha yang kemudian memenuhi kewajiban mendaftar dan membayar tunggakan iurannya,” ungkapnya.

Secara bertahap, pemanggilan terhadap badan usaha tidak patuh di Kabupaten Tulungagung terus dilakukan bersama Kejari Tulungagung, imbuh Nandar. Di awal September 2019 ini, pemanggilan dilakukan pada badan usaha yang enggan mendaftar atau yang disebut badan usaha nonregister. “Di minggu pertama bulan September ini dilakukan pemanggilan terhadap 36 badan usaha nonregister, dari 36 badan usaha, dan 15 badan usaha yang hadir memenuhi panggilan. Kami berharap setelah pemanggilan ini, badan usaha bisa memenuhi kewajibannya sesuai regulasi,” ucap Nandar.

Pada kesempatan yang sama, selaku jaksa pengacara negara yang diamanahkan mewakili kepentingan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung dalam menindaklanjuti SKK ketidakpatuhan badan usaha di wilayah Kabupaten Tulungagung, Dio Sumantri mengatakan, pemanggilan ini diharapkan bisa memberi pemahaman dan kesadaran kepada badan usaha yang tidak patuh atas kewajibannya dalam program JKN-KIS. “Bentuk tindak lanjut ketidakpatuhan badan usaha di Kabupaten Tulungagung ini, pertama, kami lakukan pemanggilan, kami sosialisasi, kami berikan pemahaman bahwa sudah ada aturannya, sebagai pemberi kerja atau pekerja diwajibkan mengikuti program JKN-KIS dan beberapa sanksi apabila tidak mendaftar,” katanya.

Selanjutnya, ada tanda tangan kesepahaman bahwa yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS. Karena BPJS Kesehatan ini sistemnya gotong royong, yang sakit maupun tidak sakit wajib membayar iuran untuk saling membantu dalam pembiayaan jaminan kesehatan. Kalau semakin banyak yang ikut, maka semakin banyak yang membantu. “Semoga kesadaran para pemberi kerja atau pelaku usaha ini bisa memberi kesejahteraan untuk pekerjanya maupun pemberi kerja itu sendiri,” kata Dio. 

(rt/red/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia