Minggu, 15 Sep 2019
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Kriminalisasi Dua Tokoh NU Wonodadi, Banser dan Ansor Gelar Aksi Damai

12 September 2019, 15: 25: 26 WIB | editor : Didin Cahya FS

MINTA KEADILAN: Ratusan anggota Banser dan Ansor saat aksi damai di Polres Blitar, Kamis (12/9).

MINTA KEADILAN: Ratusan anggota Banser dan Ansor saat aksi damai di Polres Blitar, Kamis (12/9). (MOCHAMMAD SUBCHAN ABDULLAH/ RADARTULUNGAGUNG.ID)

KEPANJENKIDUL, Radar Blitar - Sejumlah perwakilan Banser, Ansor dan guru di Kabupaten Blitar menggelar aksi solidaritas di depan Mapolres Blitar Kota, Kamis (12/9).

Mereka memprotes aksi kriminalisasi yang dilakukan terhadap dua tokoh masyarakat sekaligus Nahdlatul Ulama' (NU) Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi Isa Ansori dan Imam Nawawi. Dua tokoh itu telah berusaha mempertahankan aset milik NU di desa tersebut dari aksi kriminal yang dilakukan Nur Kholik. 

Aksi damai itu diawali dilakukan di halaman Pengadilan Negeri (PN) Blitar. Mereka berorasi selama kurang lebih 30 menit. Dalam orasinya, mereka akan mengawal proses hukum Isa Ansori yang kini sudah masuk sidang perdana di PN. 

Melalui spanduk yang dibawa, massa memprotes penetapan tersangka terhadap Isa Ansori terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh Nur Kholik. Sebab, saat peristiwa itu yang bersangkutan tidak ada di TKP. Selama kurang lebih satu jam mediasi di Polres Blitar Kota, akhirnya disepakati beberapa poin. 

Salah satu poin yang disepakati yakni polres menyatakan meneruskan kembali proses hukum terhadap Nur Kholik atas beberapa tindak pidana yang dilakukan. Di antaranya, aksi corat-coret musala, membawa sajam (senjata tajam) hingga menebar ancaman dan intimidasi. "Ya, dari kepolisian sudah sepakat untuk memproses kasusnya kembali," jelas Koordinator Aksi Abdul Kholik, kepada radartulungagung.id, Kamis (12/9). 

Dia menjelaskan, Banser maupun Ansor berupaya meminta keadilan terhadap dua tokoh tersebut. Apalagi keduanya sudah mulai menjalani sidang perdana. "Dua tokoh ini telah berusaha menenangkan warga agar tidak sampai terprovokasi oleh ulah Nur Kholik selama ini. Tetapi, justru keduanya dijadikan tersangka atas dugaan pengeroyokan. Padahal dia tidak di TKP," bebernya. 

Pihaknya menyayangkan tindakan kepolisian dengan penetapan tersangka terhadap dua tokoh NU itu. Massa menganggap proses penyidikan yang dilakukan kepolisian tidak prosedural. "Selama ini tindak pidana yang dilakukan Nur Kholik yang kami laporkan belum juga ditindaklanjuti oleh kepolisian. Kami meminta agar kepolisian kembali memproses laporan kami," ungkap pria yang juga Pembina Banser Wilayah Wonodadi ini. 

Abdul menjelaskan, akar permasalahan itu muncul dari aksi saling rebutan aset tanah milik NU di Dusun/Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi.  Aset itu terdiri atas bangunan musala dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Aset tersebut sudah disertifikatkan oleh yayasan NU. 

Namun, Nur Kholik berusaha merebut kembali aset tanah itu. Aset tersebut diketahui milik mertuanya. "Dia (Nur Kholik) saat ini juga dimusuhi keluarganya sendiri. Keluarnya juga berusaha mempertahankan aset itu," terang pria berkumis ini. 

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Blitar Kota Iptu Sonhaji mengatakan, kepolsian tidak memproses kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Nur Kholik. Sebab, pihak pelapor, takmir musala sudah mencabut laporannya. "Waktu itu laporannya sudah dicabut," katanya usai mediasi di Polres Blitar Kota. 

Polisi meminta kepada pelapor agar mencabut kembali pencabutan laporan tersebut. Itu dilakukan agar proses hukum terhadap Nur Kholik bisa dilanjutkan kembali. "Ya, kalau ingin diproses lagi, maka takmir musala harus mencabut lagi pencabutan laporannya itu," ungkapnya. 

Terkait tuduhan kepolisian tidak prosedural terhadap penanganan kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan dua tokoh NU itu, jelas Sonhaji, polisi sudah melakukan sesuai prosedur. "Buktinya kan kasus sudah P-21 (berkas lengkap). Kini juga sudah disidangkan," katanya. 

(rt/kan/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia