Senin, 18 Nov 2019
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Kekurangan Jumlah ASN Tak Masuk Akal

14 Oktober 2019, 10: 23: 45 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

Mohammad Husni Tahir Hamid, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek

Mohammad Husni Tahir Hamid, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek

KOTA, Radar Trenggalek - Kekurangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Trenggalek ditanggapi beragam oleh kalangan DPRD Trenggalek. Pasalnya, jumlah kekurangan ASN yang disodorkan pemkab tidak tidak menggambarkan kondisi yang terjadi.

Bahwasannya setiap kali menggelar rapat bersama DPRD Trenggalek, eksekutif selalu mengeluhkan tenaga ASN yang ada kini berkurang. Namun kenyataannya, beberapa tahun terakhir ini pemkab sering kali mendapatkan berbagai penghargaan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pusat. “Permasalahannya, pemkab selalu mengeluhkan jumlah pegawai yang kurang. Tapi anehnya, tetap saja berprestasi dengan berbagai penghargaan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Mohammad Husni Tahir Hamid.

Dia melanjutkan, muara akhir dari pemerintahan adalah bagaimana cara melayani masyarakat. Sehingga program-program yang dilakukan tercapai dan diakui oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Sehingga jika hal tersebut bisa dilakukan dengan kondisi saat ini, berarti tidak perlu ada penambahan pegawai lagi. “Jadi jika suatu pekerjaan yang idealnya dilakukan oleh 12 pegawai, tapi dengan kondisi yang ada dilakukan oleh delapan pegawai dan bisa dilakukan dengan baik, mengapa tidak dengan kondisi seperti ini saja. Toh tetap juga berprestasi,” imbuh politikus Partai Hanura ini.

Dari situ bisa digambarkan, perencanaan yang dilakukan pemkab terkait kebutuhan pegawai sangatlah kurang. Mengingat kendati pegawai yang ada kini dibilang minim, dapat ditanggulangi dengan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga perencanaan yang dilakukan pemkab terbilang masih kurang. Diperkirakan ada pos-pos tertentu yang dulunya dikerjakan oleh 15 pegawai, dengan kemajuan teknologi bisa dikerjakan oleh 10 pegawai, tapi masih tetap merencanakan kebutuhan 15 pegawai.

Untuk itu, kini wakil rakyat masih menunggu analisis jabatan (anjab) yang dilakukan oleh pemkab terkait hal itu. “Makanya, itu cukup memengaruhi jumlah pegawai yang dibutuhkan. Makanya, dalam hal ini kami minta agar pemkab memperbarui perencanaannya agar diketahui siapa yang lemot dalam melakukannya,” jelasnya.

(rt/zak/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia