Senin, 18 Nov 2019
radartulungagung
icon featured
Pendidikan

Tidak Boleh Gegabah Regrouping SDN Jangan Patokan Jumlah Siswa

23 Oktober 2019, 10: 29: 49 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

MENUNGGU KEPASTIAN: Siswa SDN 1 Ngantru bermain di halaman sekolah ketika jam istirahat. Sekolah ini masuk rencana regrouping karena selain siswa yang kurang dari 60, juga halaman sempit.

MENUNGGU KEPASTIAN: Siswa SDN 1 Ngantru bermain di halaman sekolah ketika jam istirahat. Sekolah ini masuk rencana regrouping karena selain siswa yang kurang dari 60, juga halaman sempit. (ZAKI JAZAI RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Trenggalek tidak boleh gegabah regrouping SDN di wilayahnya. Pasalnya, terkait kebijakan tersebut harus dilihat dampak yang terjadi di masyarakat setempat. Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek M. Hadi.

Menurut dia, di balik regrouping yang nantinya dilakukan, ada sisi kelebihan dan kelemahannya. Selama tujuan regrouping positif seperti efisiensi anggaran, efisiensi operasional, dan sebagainya, pastinya wakil rakyat tetap mendukung. "Pasti kami selalu mendukung kebijakan dari pemerintah yang baik bagi masyarakat," katanya.

Dia melanjutkan, di balik itu semua, ada sisi kelemahan, yakni menjauhkan masyarakat setempat dari akses pendidikan terdekat. Sehingga rencana regrouping yang nanti dilakukan disdikpora, tidak hanya mengacu dari jumlah siswa yang kurang dari 60, tapi harus dikaji dulu apa dampak bagi masyarakat sekitar. "Jadi selama letak dua lembaga yang digabung tidak terlalu jauh, kami tidak masalah. Namun berbeda lagi jika letak dua lembaga tersebut berjauhan," katanya.

Kendati memiliki peserta didik yang sedikit, wakil rakyat berharap pada SDN di wilayah pendalaman tidak dilakukan regrouping. Sebab, kebayakan letak sekolah di daerah tersebut berjauhan sehingga kasian murid yang berdampak langsung. Hal itu karena letak sekolah nantinya jauh, mengakibatkan transportasi ke lokasi tersebut meningkat. Sehingga bukan tidak mungkin siswa dari sekolah yang digabung menjadi malas hingga putus sekolah.

Untuk itu, wakil rakyat memberi saran, selain terhadap lembaga yang saling berdekatan dan memiliki jumlah siswa yang kurang, regrouping dilakukan juga kepada lembaga yang status tanahnya belum menjadi aset pemerintah. Sebab, masih ada SDN yang hingga kini berdiri di tanah masyarakat dan belum ada ganti rugi untuk pembebasan tanah.

Terkait wacana tersebut, hingga kemarin (22/19) kalangan dewan belum menerima surat atau rencana regrouping tersebut. "Mungkin beberapa minggu lagi akan ada informasi tentang itu. Yang pasti, selama kami ada di komisi IV ini belum menerima informasi tersebut," jelas politikus asal PKB ini.

Seperti diberitakan, orang tua atau warga sekolah di SDN wilayah Kota Keripik Tempe yang memiliki siswa di bawah 60 tampaknya harus siap pindah ke lembaga pendidikan lain. Pasalnya, sekolah dengan jumlah tersebut termasuk dalam sekolah yang nantinya akan di-regrouping. Sesuai ketentuan, sekolah yang memiliki siswa di bawah 60 harus digabung. Hal itu terkait efisiensi anggaran, persebaran guru, keefektifan kegiatan belajar mengajar hingga pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang kurang maksimal. "Memang ada wacana itu. Makanya dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pembahasan apakah regrouping nantinya efektif atau tidak," ungkap Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Trenggalek Ganif Triyanto.

(rt/zak/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia