Rabu, 29 Jan 2020
radartulungagung
icon featured
Blitar

Komisi III: Uang Rakyat Jangan Dibuat Main-main

26 November 2019, 22: 35: 32 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

Komisi III: Uang Rakyat Jangan Dibuat Main-main

Wonotirto, Radar Blitar - Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar tampaknya mulai membuahkan hasil. Rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membongkar jalan di Desa Gununggede, Kecamatan Wonotirto akhirnya dilaksanakan. "Pembongkarannya sudah selesai, sekarang pembersihan," ucap pelaksana kegiatan, Marsim, selasa (26/11).

Pembongkaran jalan sepanjang 30 meter ini dikerjakan sejak pukul 07.00 hingga sekitar pukul 12.00 dengan sebuah alat berat. "Yang lama itu proses pembersihan, kalau pengecorannya cepat," imbuhnya.

Diungkapkan Marsim, pada proses pembersihan ini, selain meratakan tanah ada kegiatan lain seperti membuat rangkaian besi tulangan dan bekisting. Kendati begitu, pihaknya memastikan untuk membangun 30 meter jalan ini rampung dalam kurun waktu kurang dari semingu. "Kalau perbaikannya selesai kami harus segera meneruskan pengecoran yang ada di bagian selatan," katanya.

Disinggung soal tanggal berakhirnya kontrak pelaksanaan, Marsim mengaku tidak hafal. Seingat dia, kegiatan dengan pagu anggaran Rp 1,2 miliar ini harus selesai akhir tahun. "Saya lupa, kalau gak salah akhir desember kontraknya habis," paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto mengatakan ada banyak informasi atau laporan masyarakat yang masuk ke Komisi III. Sayang pihaknya mengaku belum bisa menindaklanjuti semua pengaduan tersebut. "Personel Komisi III ini kan baru semua. Masih beberapa minggu dilantik. Tapi kami akan maksimalkan pengawasan ini," tuturnya.

Mantan wakil ketua dewan ini mengaku bersyukur jika rekomendasi yang disampaikam kepada dinas ditindaklanjuti. Artinya ada upaya untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak merugikan masyarakat. " Kalau jalannya dibangun asal asalan yang rugikan masyarakat," ujar Sugianto.

Rekomendasi bongkar kegiatan ini tidak akan terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Artinya, ketika ada temuan pekerjaan buruk dan harus ada perbaikan, itu menjadi resiko rekanan. " Jelas, kesalahan ada di rekanan. Perbaikan ini tidak ada toleransi denagn pemberian waktu tambahan," tegas seorang anggota komisi III, Andika.

Pihaknya berharap hal ini bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi penyedia jasa di Kabupaten Blitar. Sehingga amanah untuk melaksanakan pembangunan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. "Uang rakyat jangan dibuat main-main. Kami sebenarnya maklum orang kerja cari untung, tapi spesifikasi dan teknis pelaksanakan jangan diabaikan. Karena pasti kualitasnya yang nanti berkurang," pungkasnya.

(rt/muh/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia