Rabu, 29 Jan 2020
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Implikasi Tiga Pilar dalam Cipta Lapangan Kerja dan Hukum Preventif

03 Desember 2019, 08: 53: 20 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

Moch Nur Arifin: Implikasi Tiga Pilar dalam Cipta Lapangan Kerja dan Hukum Preventif.

Moch Nur Arifin: Implikasi Tiga Pilar dalam Cipta Lapangan Kerja dan Hukum Preventif. (HENNY SURYA AKBAR PURNA PUTRA/RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menstimulasi pemerintahan desa (pemdes) melalui tiga pilar untuk senantiasa menciptakan lapangan kerja dan penerapan hukum preventif. 

Stimulasi positif itu diutarakan saat acara konsolidasi forum komunikasi pemerintah daerah (forkopimda) dengan tiga pilar desa dan se-kecamatan Trenggalek di Pendapa Manggala Praja Nugraha kemarin (2/12). “Menindaklanjuti Rakornas yang diadakan Kemendagri, apa pesan dari pak presiden. Kita ingin lanjutkan sampai ke tingkat pemdes,” ungkap orang nomor satu di Trenggalek itu.

Dalam sambutan Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin menyinggung, maksud Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) implikasi tiga pilar dalam cipta lapangan kerja dan investasi. Tiga pilar yakni pemdes, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa memiliki peran vital dalam realisasi program. Karena, ketiga pilar itu berfungsi sebagai agen untuk memudahkan, memperlancar, dan menyukseskan para investor merealisasikan investasinya. “Jangan sampai kita biarkan investor sudah ketuk pintu, lalu nggak jadi karena tidak dilayani dengan baik. Makanya layani secepatnya agar cepat terealisasi agar memunculkan tenaga kerja,” tutur Mas Ipin.

Lain hal, Mas Ipin mengatakan terjadinya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat berdampak pada 33 pengusaha besar yang bakal pindah dari Tiongkok. 23 di antaranya telah berpindah ke Vietnam. Sisanya pindah ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Menurut dia, kenapa tidak ke Indonesia, ada apa? Padahal, Indonesia punya SDM dan SDA yang memadai. 

Dia melanjutkan, perlunya koreksi masalah perizinan di pusat maupun di daerah. Bertahun-tahun transaksi berjalan tidak bisa diselesaikan, berpuluh-puluh tahun keputusan investasi tak bisa diselesaikan. Ekspor tak bisa diselesaikan. “Artinya ini yang harus kita reformasi, ini yang perlu kita transformasi,” tegasnya.

Dengan memanfaatkan power (kekuasaan, red), menurut dia, kendatipun kekuasan cenderung dikait-kaitkan dengan korupsi. Namun, perlunya memanfaatkan kekuasaan itu untuk pelayanan publik yang baik dan tepat sasaran. “Kuncinya adalah kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian bisa mendorong investasi," imbuhnya.

Untuk memudahkan para investor mengurus perizinan. Pria ramah itu menegaskan, sudah ada DPMPTSP yang menangani teknis perizinan. Dinas tersebut telah memiliki sistem terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi ada dokumen lain untuk mengurus perizinan. Karena sudah tertera dalam Perda dan Perbup, soal perizinan hanya melalui DPMPTSP. OPD lain perlu mendelegasikan soal perizinan hanya melalui dinas teknis tersebut. “Jangan sampai ketika sudah ada dinas teknis satu pintu, tapi tetap disuruh mengurus berkas ke OPD sana-sini,” tegasnya.

Selain itu, Mas Ipin mengharapkan, ketika pemdes memiliki tanah di area-area strategis. Tanah-tanah yang seperti itu dapat dikomunikasikan dengan dinas teknis maupun langsung ke pemkab. Karena lahan itu berpotensi untuk membuka investasi. “Kita punya program lelang investasi. Melalui program itu, saya sudah berpesan kepada para investor untuk melibatkan UMKM di desanya,” ujarnya.

Hal senada diutarakan Kapolres Trenggalek, AKBP Jean Calvijn Simanjuntak. Dia menekankan utamanya pada polsek jajarannya, untuk membantu proses percepatan pengurusan perizinan pembangunan. Seperti apa yang ditekankan pada lima program prioritas Kabinet Indonesia Maju. “Jangan menunggu pelanggaran baru bertindak represif. Tapi ketika melihat potensi akan terjadi pelanggaran/pidana tolong diingatkan,” imbaunya.

Selain itu, polisi dengan dua melati di pundaknya itu berharap agar semua program pembangunan harus benar-benar dirasakan seluruh warga Trenggalek. Karena apa, semua OPD terpantau media. Apabila kinerja OPD baik, hasilnya baik, terpantau media, maka kita akan baik. Namun percuma, ketika konsepnya baik, tapi outcome-nya tidak dirasakan masyarakat, maka itu akan percuma. 

Di sisi lain, Dandim 0806 Letkol Inf Dodik Novianto mengatakan, sesuai UU 34 Tahun 2004, TNI memiliki tugas pokok yang salah satunya untuk membantu program-program pembangunan pemda. Kaitannya dalam hal ini, Babinsa dapat bersinergi dengan unsur vital yang ada. Sehingga dapat turut membantu proses percepatan pembangunan. “Semisal dinas tidak bisa melakukan percepatan pembangunan di desa, itu mungkin bisa kita bantu untuk percepatan,” ujarnya. 

(rt/pur/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia