Rabu, 29 Jan 2020
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Belum Milik Pemkab

Lahan Kantor Kesbangpol Aset Kemenkum HAM

04 Desember 2019, 11: 11: 31 WIB | editor : Andrian Sunaryo

BELUM ADA HITAM DI ATAS PUTIH: Pekerja melanjutkan proses pembangunan gedung kantor kesbangpol dengan APBD yang diketahui di lahan milik Kemenkum HAM dan proses tukar-menukar aset belum selesai.

BELUM ADA HITAM DI ATAS PUTIH: Pekerja melanjutkan proses pembangunan gedung kantor kesbangpol dengan APBD yang diketahui di lahan milik Kemenkum HAM dan proses tukar-menukar aset belum selesai. (ZAKI JAZAI/RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Pemkab Trenggalek harus segera menyelesaikan sengketa lahan yang digunakan untuk membangun gedung kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Trenggalek. Pasalnya, dipastikan pembangunan gedung di Jalan HOS Crokroaminoto tersebut hampir selesai. Tapi kemungkinan lahan tersebut bukan aset pemkab.

Mengingat hingga kemarin (3/12) belum ada bukti tertulis yang menyatakan lahan tersebut milik pemkab. Status kepemilikannya pun masih di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). "Sebenarnya 2008 lalu sudah ada kesepakatan antara pemkab dengan Kemenkum HAM terkait tukar guling aset. Namun, bukti hitam di atas putihnya belum ada," ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek Agus Yahya.

Dia melanjutkan, terkait proses tukar guling aset tersebut berdasarkan dokumen yang ada, sebenarnya direncanakan pada 2002 lalu. Kini ada surat keputusan (SK) dari bupati tekait rencana tata ruang kota yang menyatakan lokasi tersebut akan dijadikan sebagai fasilitas umum (fasum). Dari situ, pemkab mengajukan surat permohonan ke Kemenkum HAM agar dilakukan tukar-menukar aset bangunan yang kini dibangun gedung kantor kesbangpol dengan lokasi aset pemkab. Yakni yang dipakai rumah dinas (rumdin) kepala rumah tahanan negara (rutan) dan lapangan tenis, letaknya tak jauh dari rutan. "Baru 2008 lalu, surat permintaan itu ditindaklanjuti oleh Kemenkum HAM," ungkapnya.

Hal itu dibuktikan dengan surat dari Kemenkum HAM kepada pemkab terkait penafsiran harga aset yang akan dilakukan tukar-menukar tersebut. Selain itu, tim penafsir dari Kemenkum HAM yang juga didampingi perwakilan dari Kementerian Keuangan, Balai Pertanahan Nasional (BPN) Trenggalek, dan pemkab yang diwakili pegawai dari dinas perumahan, kawasan permukiman, dan kebersihan. Dari situ, didapat kesepakatan lokasi yang akan dilakukan tukar-menukar, baik milik Kemenkum HAM maupun milik pemkab memiliki penafsiran harga yang sama sehingga prosesnya bisa dilakukan.

Tapi seiring berjalannya waktu, hingga kini proses tukar-menukar aset tersebut belum selesai sehingga belum ada bukti hitam di atas putih. Karena itu, lokasi yang kini dibangun gedung kantor kesbangpol tersebut masih milik Kemenkum HAM. Lokasi yang ditempati sebagai rumdin kepala ruta dan lapangan tenis di lingkup rutan juga masih milik pemkab.

Kini pemkab berupaya menyelesaikan proses tukar-menukar tersebut dengan perjanjian saling hibah aset. "Semoga saja proses itu (saling hibah aset, Red) segera terwujud. Kami mohon doa dari semua pihak," jelas Agus Yahya.

Seperti diberitakan, pembangunan kantor kesbangpol di Jalan HOS Cokroaminoto berpotensi menyimpan api dalam sekam. Sebab, bangunan tersebut berdiri di atas lahan bukan aset pemkab. Informasi yang didapat lahan tersebut masih sengketa dengan Kemenkum HAM. Dengan demikian, tidak seharusnya pemkab membangun gedung di area tersebut dengan APBD. "Mengenai alasan itu terjadi, saya tidak tahu karena hanya sebagai user (pemakai, Red) saja," ungkap Kepala Kantor Kesbangpol Trenggalek Widarsono. (*)

(rt/zak/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia