Rabu, 29 Jan 2020
radartulungagung
icon featured
Politik

Komisi III DPRD Kota Blitar Terus Awasi Proyek Infrastruktur

05 Desember 2019, 09: 21: 05 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

Komisi III DPRD Kota Blitar Terus Awasi Proyek Infrastruktur

KEPANJENKIDUL, Radar Blitar - Komisi III DPRD Kota Blitar terus mengawasi kinerja Pemkot Blitar dalam rangka membangun Kota Blitar.

Pengawasan dilakukan di bidang infrastruktur, perizinan, dan perhubungan. Tiga bidang itu menjadi fokus kerja komisi III. Komisi tersebut memiliki satuan kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya dinas penanaman modal, tenaga kerja, dan perizinan terpadu satu pintu (DPMTK dan PTSP); dinas PUPR; hingga dinas perhubungan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi mengatakan, tiga bidang yang menjadi fokus kerja tersebut terus diawasi. Salah satunya mengawasi progres proyek-proyek infrastruktur menjelang akhir tahun ini.

(MOCHAMMAD SUBCHAN ABDULLAH)

Berdasarkan pantauan di lapangan beberapa waktu lalu, progres pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur mulai jalan, taman atau ruang terbuka hijau, hingga saluran irigasi sudah berjalan dengan baik. "Kami sudah cek lapangan. Sudah sesuai prosedur pengerjaan," katanya kemarin (4/12).

Beberapa proyek infrastruktur yang sudah dicek yaitu proyek peningkatan jalan di Jalan Maluku dan Halmahera. Lalu pembangunan tiga taman dan proyek pelebaran jalan di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan.

Komisi III meminta pemkot maupun OPD terkait untuk menyelesaikan pengerjaan proyek infrastruktur sesuai target. Yaitu sebelum akhir Desember harus sudah selesai. "Jangan sampai nanti terkena sanksi karena proses pengerjaan tidak sesuai yang direncanakan," ungkap politikus PPP ini.

Sedangkan di bidang perizinan, Komisi III sedang getol membahas soal perizinan usaha tempat hiburan khususnya karaoke. Sekadar diketahui, delapan karaoke di Kota Blitar dilarang beroperasi oleh pemkot apabila perizinan belum lengkap.

Delapan karaoke itu termasuk karaoke Maxi Brillian di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul. Pemkot harus mencabut izin usaha karaoke Maxi Brillian karena dianggap melanggar peraturan daerah tentang ketertiban dan keamanan.

Sebelumnya, karaoke Maxi Brillian itu digerebek Polda Jatim pada akhir 2018 lalu karena menyajikan tarian telanjang. Meski menang gugatan di PTUN Surabaya, masa tanda daftar perusahaan (TDP) Maxi Brillian sudah habis per 23 November lalu. "Kami minta Maxi Brillian untuk memperpanjangnya. Jangan buka dulu sebelum proses perizinan terpenuhi," ujar pria ramah ini.

Selain Maxi Brillian, tempat karaoke lainnya juga tetap harus mengikuti peraturan daerah yang ada. Perizinan usaha karaoke harus terpenuhi lebih dulu sebelum bisa beroperasi lagi.

Mendekati akhir tahun ini, Komisi III berencana melakukan sidak lagi ke sejumlah proyek infrastruktur. Komisi III ingin mengecek langsung untuk memastikan proses pengerjaan proyek benar-benar selesai tepat waktu dan sesuai prosedur. "Ya, mungkin minggu depan kami akan sidak lagi," tandasnya. 

(rt/kan/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia