Rabu, 29 Jan 2020
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Ketua Komisi I: Itu Namanya Menyerobot

Pembangunan Kantor Kesbang di Lahan Kemenkum

06 Desember 2019, 18: 57: 16 WIB | editor : Andrian Sunaryo

HARUS KANTONGI IZIN: Pembangunan gedung kantor kesbangpol yang sebentar lagi akan selesai kendati lahannya belum tercatat sebagai aset pemkab.

HARUS KANTONGI IZIN: Pembangunan gedung kantor kesbangpol yang sebentar lagi akan selesai kendati lahannya belum tercatat sebagai aset pemkab. (ZAKI JAZAI/RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Pembangunan gedung kantor kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) di lahan Kemenkum HAM mendapatkan sorotan DPRD Trenggalek. Wakil rakyat menyayangkan mengapa itu bisa terjadi. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Trenggalek M. Husni Tahir Hamid.

Menurut dia, semula wakil rakyat menganggap pembangunan gedung tersebut tidak ada masalah. Sebab, pemkab sudah berani menganggarkan pembangunannya. Dengan demikian, bisa dipastikan lahan tersebut sudah menjadi aset pemkab. "Jadi jika pemkab sudah berani membangun lokasi itu, berarti permasalahan tentang aset juga tidak ada yang menggugat," katanya.

Dia melanjutkan, namun kenyataannya, lokasi yang dibangun tersebut belum tercatat sebagai aset pemkab atau masih menjadi aset Kemenkum HAM. Dengan demikian, tidak sepatutnya lokasi yang masih menjadi milik lembaga lain tersebut dibangun tanpa persetujuan. "Aturannya tidak dibenarkan membangun pada aset milik orang lain. Berarti jika itu terjadi, termasuk kelalaian," ungkapnya.

Sejatinya diperbolehkan membangun aset lembaga lain, tapi harus dengan persetujuan lembaga bersangkutan. Namun belum ada izin dan lokasi tersebut belum resmi milik pemkab. Berarti dari segi administrasi, kegiatan tersebut salah. "Secara administrasi, jika lahan itu masih aset Kemenkum HAM, berarti harus ada izin. Jika belum, itu namanya menyerobot. Masak pada aset orang lain beraninya menganggarkan miliaran rupiah untuk membangun," tutur politikus asal Partai Hanura ini.

Seperti diberitakan, pembangunan kantor kesbangpol di Jalan HOS Cokroaminoto berpotensi menyimpan api dalam sekam. Alasannya, bangunan tersebut berdiri di atas lahan bukan aset pemkab. Informasi yang didapat lahan tersebut masih sengketa dengan Kemenkum HAM. Dengan demikian, tidak seharusnya pemkab membangun gedung di area tersebut dengan APBD. "Mengenai alasan itu terjadi, saya tidak tahu karena hanya sebagai user (pemakai, Red) saja," ungkap Kepala Kantor Kesbangpol Trenggalek Widarsono. 

Apalagi berdasarkan data yang ada di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek, dipastikan lahan tersebut bukan aset milik pemkab. Mengingat hingga Selasa (3/12) lalu belum ada bukti tertulis yang meenyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik pemkab. Sehingga status kepemilikannya masih di bawah Kemenkum HAM. "Sebenarnya 2008 lalu sudah ada kesepakatan antara pemkab dengan Kemenkum HAM terkait tukar guling aset. Namun bukti hitam diatas putihnya belum ada," ungkap Kepala Bakeuda Trenggalek Agus Yahya. (*)

(rt/zak/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia