Rabu, 29 Jan 2020
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Kades Pingirsari Bisa Disanksi

Jika Tak Segera Melantik Dua Perangkat Desa

03 Januari 2020, 09: 35: 59 WIB | editor : Andrian Sunaryo

SERIUS : Komisi A DPRD Tulungagung saat hearing dengan eksekutif dan kades pinggirsari, kemarinping

SERIUS : Komisi A DPRD Tulungagung saat hearing dengan eksekutif dan kades pinggirsari, kemarinping (EKO WIWIED FOR RATU)

KOTA,  Radar Tulungagung- Kepala Desa (Kades) Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Agus Sya’i harus segera melantik dua perangkat desa setempat. Jika tidak, kades bakal diberikan sanksi.

 Hal itu diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tulungagung, Sudarmaji usai hearing bersama Komisi A DPRD Tulungagung di kantor dewan, Kamis (2/1) kemarin. “Kalau tetap tidak melantik, sesuai perda dan perbup ada sanksi bagi kades,” ungkapnya.

 Menurut Sudarmaji, pelantikan perangkat desa kewenangan melekat pada kades. “Karena itu, kades Pinggirsari harus melantik sesuai putusan PTUN,” tuturnya.

 Menanggapi ancaman dari Bagian Pemerintahan tersebut, Kades Agus Sya’i menyatakan,  bakal  berkonsultasi terlebih dulu dengan Bagian Pemerintahan sebelum melantik. "Konsultasi dulu bagaimana aturannya,” katanya seusai hearing saat ditemui wartawan Koran ini.

 Sebelumnya, dalam hearing, Kades Agus Sya’i mengungkapkan alasan tidak melantik dua perangkat desa yang lulus ujian pada 2014, yakni Anas Abu Sa’id sebagai Kasun Pinggirsari, dan Lilis Farida Kaur Umum, karena panitia pemilihan perangkat belum menyerahkan laporan berita acara dan pertanggungjawaban.

 Selain itu, lanjut dia, ada permasalahan landasan perda dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa yang disoal oleh panitia pemilihan perangkat desa.

Dalam hearing yang dihadir Camat Ngantru, Kepala Inspektorat, Bagian Hukum, Pemerintahan, DPMD, dan Komisi A kemarin,  Kades Agus Sya’i sempat meminta perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung, agar memberi surat yang bisa dijadikan acuan dirinya melantik dua perangkat desanya itu. Namun permintaan tidak diluluskan.

 Esty dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung mengatakan, Pemkab Tulungagung atau Bupati Tulungagung tidak bisa mengambil wewenang kades. “Yang mempunyai wewenang melantik perangkat desa adalah kades,” terangnya.

 Sementara itu,  Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, menyarankan agar Kades Agus Sya’i  segera melantik dua perangkat desanya. Terlebih mereka telah memenangkan kasus tersebut di PTUN. “Dasar putusan PTUN bisa dijadikan landasan untuk melantik. Kalau  panitia tidak memberi laporan itu sudah gugur dengan sendirinya, karena tidak melapor setelah diminta kades. Apalagi  ada putusan PTUN,” jelasnya.

 Sejumlah anggota Komisi A DPRD Tulungagung lainnya, juga menyarankan agar Kades Agus Sya’i segera melantik dua perangkat desanya.

 Bahkan anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Imam Kambali, menyebut jika Kades Pinggirsari tidak segera melantik dua perangkat desanya tersebut, bisa menjadi contoh buruk bagi pemilihan perangkat desa di Tulungagung. “Kalau tidak dilantik gara-gara belum ada laporan panitia, nanti bisa banyak kades yang tidak akan melantik perangkat desanya, karena ada anak dari panitia tidak lulus ujian perangkat. Dan, ini membuat panitia tidak membuat laporan,” ucapnya. 

 Seperti diketahui, pada 2014 lalu Desa Pinggirsari menggelar pilihan perangkat desa dengan cara melakukan ujian. Dalam ujian tersebut, Anas Abu Sa’id yang melamar sebagai Kasun Pinggirsari dan Lilis Farida melamar sebagai Kaur Umum lolos. Anas Abu Sa’id lolos ujian dengan nilai tertinggi. Tetapi, Kades Pinggirsari yang kala itu dijabat Agus Sya’I tidak melantik. Alasannya, panitia pemilihan tidak segera menyerahkan berkas laporan berita acara dan pertanggungjawaban. Dan, landasan perda dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa disoal panitia pemilihan perangkat desa.

 Mengetahui hal itu, Anas Abu Sa’id dan Lilis Farida mengajukan gugatan ke PTUN. Dan, pada 2015 PTUN memenangkan gugatan Anas tersebut. (*)

(rt/dre/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia