Rabu, 26 Feb 2020
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Empat Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dipolisikan

03 Januari 2020, 19: 46: 48 WIB | editor : Didin Cahya FS

ilustrasi

ilustrasi

NGLEGOK, Radar Blitar - Empat anggota DPRD Kabupaten Blitar diadukan ke polisi. Keempat legislator periode 2019-2024 itu berinisial WK, ES, AW, dan MW. Mereka diadukan atas dugaan tindak pidana penipuan.

Pengaduan kepada empat anggota itu tertuang dalam Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor: TBLP/254/XII/2019/Satreskrim Polres Blitar Kota. Pengadunya atas nama Ahmadi, warga Desa Karanganyar Timur, Kecamatan Nglegok.

Bentuk pengaduannya berupa tindak pidana penipuan yang terjadi pada rentang 2016-2017. Saat dikonfirmasi soal pengaduan tersebut, Ahmadi membenarkannya. "Ya, pengaduannya pada 21 Desember lalu," katanya.

Dia menceritakan, dugaan penipuan itu bermula ketika empat anggota DPRD Kabupaten Blitar melakukan kunjungan kerja di Perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok pada Agustus 2016 lalu. Empat anggota itu adalah WK, ES, AW, dan MW.

Empat anggota itu juga menemui warga yang tinggal di perkebunan tersebut. Salah seorang anggota dewan, WK, waktu itu menjanjikan pengurusan tanah milik warga perkebunan menjadi sertifikat hak milik. "Yang membuat kami yakin, WK membawa lima orang yang katanya staf ahlinya Pak Sofyan Djalil (Menteri Agraria) waktu itu," jelasnya.

Waktu ada 519 petak tanah milik sejumlah warga akan diperjuangkan mendapatkan sertifikat hak milik. Total luasnya sekitar 165 hektare. Tanah itu merupakan bekas perkebunan. "Saya ditunjuk sebagai koordinatornya. Yang mengumpulkan warga membentuk panitia pengurusannya," terangnya.

Nah, untuk memperlancar kepengurusannya, Ahmadi diminta untuk menyiapkan dana sebagai biaya operasional. Dana itu untuk proses penerbitan sertifikat yang dijanjikan tuntas pada 2017.

Dana itu diperoleh dari iuran warga hingga terkumpul senilai Rp 335 juta. Diberikan langsung kepada WK sebanyak tiga kali. "Namun, saya tunggu sampai 2017 tidak ada kejelasan," ungkap pria 52 tahun ini.

Karena belum ada kejelasan, Ahmadi dan warga mencari langsung kejelasan ke Jakarta pada Agustus 2017. Untuk biaya operasionalnya, dia meminta sebagian dana yang telah diberikan ke WK untuk biaya operasional ke Jakarta.

Ahmadi dan warga ingin memastikan soal lima orang staf ahli yang dibawa WK itu apakah benar atau tidak dari Kementerian Agraria. "Saya cek ke sana langsung dan tanyakan ternyata tidak ada lima orang tersebut di kementerian," jelasnya.

Kesabaran Ahmadi pun sudah habis karena merasa dipermainkan. Pada 5 November lalu dia mencoba datang ke kantor DPRD Kabupaten Blitar meminta kejelasan soal janji pengurusan sertifikat tanah dari empat anggota dewan tersebut.

Namun, upaya itu juga belum membuahkan hasil. Surat warga tersebut malah dibekukan dan belum ada tanggapan sampai kini. "Akhirnya kami putuskan untuk mengadukan perkara ini ke polisi," ujar pria ramah ini.

(rt/kan/did/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia