Rabu, 26 Feb 2020
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Dorong Munculnya Perbup Media Massa

21 Januari 2020, 07: 34: 00 WIB | editor : Andrian Sunaryo

OPTIMISTIS: Dari kiri Direktur Wahyudi Jawa Pos Radar Tulungagung Novianto dan Pjs. GM Jawa Pos Radar Tulungagung Andrian Sunaryo, bersama Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun (baju merah) saat verifikasi faktual, di Kantor Radar Tulungagung kemarin.

OPTIMISTIS: Dari kiri Direktur Wahyudi Jawa Pos Radar Tulungagung Novianto dan Pjs. GM Jawa Pos Radar Tulungagung Andrian Sunaryo, bersama Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun (baju merah) saat verifikasi faktual, di Kantor Radar Tulungagung kemarin. (Dharaka R Perdana /RATU)

 KEDUNGWARU, Radar Tulungagung – Dewan Pers mendorong pemkab untuk mengeluarkan sebuah peraturan yang berhubungan dengan mekanisme kerja sama pemberitaan. Sehingga di dalamnya berisi beberapa pasal, yang memerinci media massa seperti apa yang bisa diajak untuk mempublikasikan kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, memerlukan media massa yang benar-benar kredibel dalam hal pemberitaan yang berkualitas.

 Hal tersebut terungkap saat Dewan Pers melakukan verifikasi faktual untuk Jawa Pos Radar Tulungagung, kemarin (20/1). Di samping melihat dan mencocokkan berbagai data yang dibutuhkan, mereka juga berdiskusi mengenai kondisi yang dihadapi media massa di berbagai daerah.

 Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun mengatakan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan perusahaan pers, memang perlu dilakukan adanya sebuah verifikasi. Sehingga bisa diketahui seperti apa kondisi perusahaan tersebut, berikut unsur-unsur pendukung keberlangsungan perusahaan media massa. “Tentunya ini juga untuk meminimalisir adanya media abal-abal yang justru bisa merugikan,” katanya. 

 Hendry-sapaan akrabnya- menambahkan, untuk urusan ini, pemerintah daerah ada kalanya menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya pemberitaan yang tidak benar. Jika ada perda atau peraturan kepala daerah yang berhubungan dengan hal itu, tentu bisa meminimalisir aktivitas media abal-abal. Sehingga jika ada dasar hukum, tentu para pemangku kebijakan jadi lebih mudah untuk memilih media mana saja yang bisa diajak untuk bekerja sama memberitakan keberhasilan roda pembangunan. “Secara pribadi saya merasa, perbup lebih mudah dibandingkan harus membuat perda. Silakan dorong saja Pak Bupati untuk membuat hal seperti ini,” jelasnya.

 Untuk verifikasi faktual yang dilakukan di Jawa Pos Radar Tulungagung, merupakan kelanjutan dari verifikasi administrasi yang sudah diselesaikan sebelumnya. Kendati demikian, manajemen Koran terbesar di Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek, ini optimistis lolos dan mendapat sertifikat. “Kami sudah menyediakan semua data yang dibutuhkan untuk verifikasi. Khususnya mengenai wartawan yang sudah menjalani uji kompetensi,” kata Pjs. GM Jawa Pos Radar Tulungagung, Andrian Sunaryo. (*)

(rt/rak/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia