Rabu, 26 Feb 2020
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Pemkot Blitar Kembali Raih SAKIP Dengan Predikat “BB“

28 Januari 2020, 15: 27: 43 WIB | editor : Didin Cahya FS

TERUS DIPERTAHANKAN: Plt Wali Kota Blitar Santoso menerima penghargaan SAKIP dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, KemenPAN-RB Muhammad Yusuf Ateh pada SAKIP Award di Bali, Selasa (28/1)

TERUS DIPERTAHANKAN: Plt Wali Kota Blitar Santoso menerima penghargaan SAKIP dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, KemenPAN-RB Muhammad Yusuf Ateh pada SAKIP Award di Bali, Selasa (28/1) (HUMAS DAN PROTOKOL PEMKOT KOTA BLITAR)

KEPANJENKIDUL, Radar Blitar - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar memperoleh kejutan di awal tahun ini. Yakni kembali menyabet prestasi di bidang Akuntabilitas Kinerja. Dengan meraih SAKIP predikat “BB”.

Ini sebagai penghargaan terhadap akuntabilitas kinerja Pemkot Blitar, yang mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat. Penghargaan ini, langsung diterima oleh Plt Wali Kota Blitar Santoso dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA , dalam anugerah SAKIP Award yang digelar di Bali.

Plt Wali Kota Blitar Santoso langsung memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Blitar. “Setelah tahun lalu, SAKIP Kota Blitar mendapatkan predikat BB, tahun ini predikat itu dapat dipertahankan. Bahkan ada peningkatan nilai dari 71,87 menjadi 71,91. Saya mengharapkan seluruh pejabat, mulai dari pimpinan OPD sampai eselon III dan IV mau mempelajari SAKIP," ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan, pemkot selalu terjun langsung memberikan arahan dan memotivasi organisasi perangkat daerah (OPD), agar meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahannya. Dengan predikat BB ini, anggaran yang ada di APBD Kota Blitar telah digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tolok ukurnya, ada kesesuaian dan benang merah dalam dokumen perencanaan. Mulai dari visi-misi dalam RPJMD, rencana strategis, rencana kinerja, program, dan kegiatan.

Sehingga ada efektivitas pembelanjaan APBD untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. "Kepada masyarakat Kota Blitar, dengan predikat  SAKIP ini wajib bersyukur karena nilai tinggi ini, membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya membelanjakan anggaran daerah dengan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran," terang Santoso.

Pemkot menargetkan, tahun depan Kota Blitar bisa terus naik kelas. Yakni dengan segala kemampuan sumber daya yang dimiliki. Ditambah komitmen dan kekompakan kepala daerah serta OPD. "Kita berharap tahun depan, SAKIP pemerintah Kota Blitar ditargetkan mampu mendapatkan predikat A," ungkapnya, optimistis.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Damanhuri menambahkan, komitmen tinggi kepala daerah terhadap pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, menjadi modal berharga dalam memperoleh penghargaan ini. "Dukungan Kepala Daerah dan OPD sangat baik. Hasil evaluasi dari tim, OPD-OPD di Pemkot Blitar telah memahami dan mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yang baik," jelasnya.

Damanhuri menjelaskan, beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sehingga Kota Blitar mendapat predikat “BB”, yakni Pemkot Blitar telah menetapkan RPJMD dan Renstra pada perangkat daerah. Rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja pada RPJMD, serta renstra, yang telah menggambarkan hasil kondisi yang seharusnya diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Karena RPJMD telah dijabarkan ke dalam berbagai sasaran strategis, dan indikator kinerja pada renstra perangkat daerah sampai kepada pejabat eselon III dan IV.

Kondisi ini, menumbuhkan budaya kinerja pada sebagian besar aparatur Pemkot Blitar. Dengan predikat Kinerja “BB” yang merupakan penilaian mulai dari rencana kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja ini semakin menuntut efektif dan efisien dalam membelanjakan anggarannya.

Artinya, konsep yang ditanamkan oleh kepala daerah sudah ditangkap oleh OPD yang diterjemahkan dalam misi-misi RPJMD. “Prestasi ini wajib kita tingkatkan di tahun tahun mendatang, mengingat semua OPD dalam menyusun Renstra sudah mengacu pada RPJMD sehingga tinggal merumuskan dalam program dan kegiatan," ungkap Damanhuri. 

(rt/kan/did/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia