Rabu, 26 Feb 2020
radartulungagung
icon-featured
Tulungagung

Sosialisasi Penyampaian SPPT dan Pemungutan PBB-P2

06 Februari 2020, 11: 46: 58 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

SIGAP: Kabid Pendapatan dan Penetapan Tumijan (tengah) mendampingi acara sosialisasi di Crown Victoria Hotel.

SIGAP: Kabid Pendapatan dan Penetapan Tumijan (tengah) mendampingi acara sosialisasi di Crown Victoria Hotel. (ANANIAS AYUNDA PRIMASTUTI/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung – Demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan masyarakat, diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satunya melalui pungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2). Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung menggelar sosialisasi penyampaian SPT dan pemungutan PBB-P2 tahun 2020. Bertempat di Crown Victoria Hotel, acara dihadiri seluruh kasi pemerintahan (kasipem) kecamatan, kepala desa (kades), lurah, serta koordinator penyampaian PBB-P2 dan BPHTB se-Kabupaten Tulungagung.

Plt Kepala Bapenda Tulungagung Sugiono, melalui Kabid Pendataan dan Penetapan Tumijan mengatakan, sosialisasi ini sangat penting. Mengingat untuk memenuhi target PBB-P2, diperlukan dukungan dari para pemangku kebijakan. Baik di tingkat kecamatan maupun desa. “Tahun 2020 ini ketetapan PBB-P2 sebesar Rp 29,3 miliar dan jumlah wajib pajak sebanyak 652.625 lembar SPT. Nah, target kami harus tercapai di atas 90 persen. Untuk itu, perlu dukungan berbagai pihak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Tumijan juga mengingatkan agar seluruh peserta sosialisasi mematuhi dan melaksanakan tahapan-tahapan dari SPT PBB-P2. Seperti SPT PBB-P2 yang telah diterima untuk segera dilakukan proses pengecekan. “Untuk SPT PBB-P2 yang sudah benar, segera disampaikan ke wajib pajak paling lambat 31 Maret,” terangnya.

Sementara untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh petugas, akan dilaksanakan pada 5 Maret hingga 26 Maret. Kemudian dilanjutkan dengan struk atau bukti harus ditandatangani oleh wajib pajak. Nantinya, struk ini akan dikembalikan ke Bapenda sebelum 25 September mendatang. Sedangkan pengembalian SPT PBB-P2 yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak, juga harus dikembalikan ke Bapenda paling lambat 30 Juli, disertai alasan dan bukti pendukung.

Tumijan berharap, adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman petugas di lapangan. Serta menambah kemampuan atau keterampilan teknis petugas. “Intinya melalui kegiatan ini, kami berharap semua peserta dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang semestinya,” tandasnya. 

ANTUSIAS: Peserta sosialisasi menyimak pemaparan materi dari narasumber.

ANTUSIAS: Peserta sosialisasi menyimak pemaparan materi dari narasumber. (ANANIAS AYUNDA PRIMASTUTI/RATU)

(rt/nda/dre/ang/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia