Rabu, 26 Feb 2020
radartulungagung
icon-featured
Tulungagung

Warga Eks Kaligentong Kabupaten Tulungagung Tuntut PK

Tak Terima Amar Putusan Hakim pada 2017

12 Februari 2020, 12: 00: 24 WIB | editor : Andrian Sunaryo

SIDANG DITUNDA: Kuasa Hukum Eggi Sudjana menemui warga eks-perkebunan Kaligentong selepas sidang di Pengadilan Negeri Tulungagung sekitar pukul 14.00, kemarin (11/2).

SIDANG DITUNDA: Kuasa Hukum Eggi Sudjana menemui warga eks-perkebunan Kaligentong selepas sidang di Pengadilan Negeri Tulungagung sekitar pukul 14.00, kemarin (11/2). (MUHAMMAD ZAKA DWI ARIFTA/RATU)

KEDUNGWARU, Radar Tulungagung - Perkara sengketa perdata antara warga eks perkebunan Kaligentong di lima desa dalam tiga kecamatan wilayah selatan Kabupaten Tulungagung dengan TNI belum menemukan titik terang. Kemarin (11/2), ratusan warga eks perkebunan Kaligentong memadati halaman Pengadilan Negeri Tulungagung. Pasalnya, mereka tidak menerima putusan hakim pada 27 Juli 2017 lalu. Yakni atas perkara nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Tlg yang menyatakan, menolak seluruh gugatan warga tersebut. Hal itu membuat warga keberatan dan meminta dilakukan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

 Kuasa hukum warga eks Kaligentong, Eggi Sudjana mengatakan, pihaknya terus mengupayakan hak rakyat dari beberapa desa di tiga kecamatan. Di antaranya Kecamatan Pucanglaban, terdiri dari Desa Panggungkalak dan Kaligentong; Kecamatan Kalidawir, terdiri Desa Rejosari dan Kalibatur; serta Kecamatan Tanggunggunung, yakni Desa Kresikan. “Dua tahun lalu persidangan ini dimenangkan oleh TNI dan rakyat tidak menerima amar putusan tersebut. Ketidakpuasan masyarakat eks Kaligentong ini kembali muncul sehingga kami menuntut adanya peninjauan kembali,” kata dia.

 Sekadar mengingatkan, awalnya tanah tersebut milik Belanda yang bernama Walter. Kemudian pada 1887 Walter menjual tanah tersebut kepada Peter untuk perkebunan dan dihargai 920 Gulden. Dan olehnya diserahkan kepada warga pada 1901 dan baru dinotariskan di Batavia pada 1931.

 Eggi, putusan yang dikeluarkan telah menyakiti warga yang sejak dulu berdomisili di lahan perkebunan Kaligentong. Menurutnya, jauh sebelum kemerdekaan, tanah perkebunan Kaligentong adalah milik warga setempat. Di samping itu, fasilitas apa pun TNI sudah disediakan negara. “Lahan sengketa ini mencapai luas 1.530 hektare dengan 740 warga yang berdiam di atasnya. Bagaimana mungkin aparat tega menduduki tanah yang bukan miliknya,” ungkapnya.

 Eggi mengatakan, dalam sidang kali ini, pihaknya harus memeriksa kelengkapan penggugat. Dalam berkasnya, terdapat beberapa orang yang sudah meninggal harus diwakili pihak lain. Seseorang yang sudah meninggal tidak dapat dicantumkan ke dalam gugatan. Maka dari itu, harus melalui surat kuasa dari ahli waris. “Ahli waris harus membuat surat kuasa agar memenuhi persyaratan berkas untuk diadili Mahkamah Agung,” kata Eggi

 Surat kuasa pada dasarnya menyatakan ahli waris setuju untuk melakukan peninjauan kembali. Dengan pembenahan surat kuasa, maka minggu depan sidang dapat dilangsungkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat kuasa, tidak dapat digunakan untuk menggugat. “Kelengkapan penggugat harus dipenuhi agar dapat peninjauan kembali. Dasar PK, pertama pihak TNI tidak bisa menentukan titik wilayah kepemilikan; dan kedua, kami mencurigai adanya dugaan praktik suap,” ujarnya.

 Sementara itu, hakim ketua, Florence Katerina, dalam sidangnya mengatakan, persyaratan yang diajukan oleh penggugat tidak lengkap. Atas dasar itu, dia meminta pihak penggugat harus melengkapinya dan dipergunakan pada sidang berikutnya. Yakni pada Selasa, 18 Februari pukul 09.00 pagi. “Sidang berakhir dan dilanjutkan minggu depan,” tandasnya. (*)

(rt/rak/dre/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia