Rabu, 26 Feb 2020
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Bapenda Tulungagung Pasang Alat Perekaman Transaksi di 88 WP

14 Februari 2020, 07: 30: 59 WIB | editor : Andrian Sunaryo

GAYENG: Para narasumber dari Bapenda, Kejari Tulungagung, dan Bank Jatim memberikan paparan materi di acara sosialisasi, kemarin (13/2).

GAYENG: Para narasumber dari Bapenda, Kejari Tulungagung, dan Bank Jatim memberikan paparan materi di acara sosialisasi, kemarin (13/2). (DHARAKA R. PERDANA/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung terus berupaya untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Hal ini ditandai dengan digelarnya Sosialisasi dan Koordinasi Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi di Hotel Narita kemarin (13/2). Selain dihadiri wajib pajak (WP) dari sektor usaha, ada juga perwakilan dari Kejari Tulungagung dan Bank Jatim cabang Tulungagung.

Kabid Pendataan dan Penetapan Bapenda, Tumijan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan implementasi dari revolusi industri 4.0. Di dalamnya berupa otomatisasi penggabungan dengan siber. Apalagi hal ini juga sudah diperkuat dengan Perda Nomor 7/2019 tentang Pajak Daerah. Khususnya mengenai pembayaran dan pelayanan pajak secara online. “Aplikasi pendukung hal ini sudah dibangun sejak 2019. Seperti Simpakda, e-PBB, e-BPHTB, dan sebagainya. Semuanya menjadi satu dalam satu aplikasi,” terangnya.

Menurut dia, penggunaan aplikasi ini memang memudahkan wajib pajak. Mereka tinggal mengakses agar mendapat kode bayar. Setelah itu, bisa langsung menuju bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran. “Kami pun bisa melakukan pengawasan dengan menggunakan e-monitoring transaksi pajak,” imbuhnya.

Pria ramah ini melanjutkan, terkait alat perekam transaksi, pihaknya menargetkan tahun ini ada 88 wajib pajak yang dipasangi. Tahun lalu baru ada 33 wajib pajak yang sudah menggunakan. Artinya, ada kekurangan 55 alat perekam yang akan dipenuhi tahun ini. “Atas fasilitasi dan rekomendasi dari KPK, kami melakukan MoU dengan Bank Jatim cabang Tulungagung untuk pengadaan alat tersebut. Setelah acara ini, akan dilakukan survei untuk melihat wajib pajak mana saja yang akan dipasangi. Apalagi Bank Jatim juga bersedia untuk menyediakan sebanyak 10 unit per bulan,” paparnya.

Sekadar diketahui, hal yang sama juga dilakukan seluruh Bapenda dan BPKAD se-Jawa Timur. Yakni melakukan MoU dengan Bank Jatim di Malang pada tahun lalu. (*)

(rt/rak/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia