alexametrics
Jumat, 10 Apr 2020
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Pasca Supriyono Ditahan, KPK Obok-obok Gedung DPRD Tulungagung

Angkut Lima Koper

18 Februari 2020, 09: 02: 26 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

CARI BUKTI: Penyidik KPK saat menggeledah beberapa ruangan di kantor DPRD kemarin (17/2), yang ditemani sekretaris dewan Budi Fatahillah Mansyur (kanan).

CARI BUKTI: Penyidik KPK saat menggeledah beberapa ruangan di kantor DPRD kemarin (17/2), yang ditemani sekretaris dewan Budi Fatahillah Mansyur (kanan). (ANANIAS AYUNDA PRIMASTUTI/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung – Lima koper dan tiga dos berisi dokumen berhasil diangkut penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) dari kantor wakil rakyat Tulungagung, kemarin (17/2). Dari penggeledahan kurang lebih selama enam jam, ada lima ruangan yang menjadi target lembaga anti rasuah tersebut. Yakni, ruang sekretaris DPRD, ruang aspirasi, ruang ketua dewan, ruang banggar, dan ruang keuangan.

 Sekadar informasi, tim penyidik KPK kemarin mendatangi kantor DPRD Tulungagung, sekitar pukul 11.30 WIB dengan mengendarai empat mobil. Ada tujuh penyidik yang melakukan penggeledahan. Mereka dikawal petugas dari Polres Tulungagung. Diduga, kedatangan penyidik ini untuk mencari berkas tambahan sebagai pelengkap dalam proses penyidikan terhadap Supriyono, mantan ketua DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Mei 2019 lalu oleh KPK. Petugas mencari dokumen tahun 2015 – 2018. Penyidik baru meninggalkan kantor dewan sekitar pukul 18.00.

 Sayang, selama penggeledahan awak media tidak diizinkan masuk. Media hanya diperbolehkan mengambil gambar dari halaman kantor dewan. Begitu juga usai penggeledahan, tidak ada satu pun penyidik yang mau dikonfirmasi terkait dengan aktivitas tersebut. Ketika dicegat awak media, mereka diam dan berlalu sambil memasukkan koper dan dokumen.

 Sementara itu, selama penggeledahan, tidak ada satupun anggota dewan yang terlihat di kantor. Ketika dikonfirmasi Koran ini, Sekretaris DPRD Tulungagung Budi Fatahilah Mansyur, enggan memberikan komentar. “Saya tidak berhak memberikan komentar apapun. Biar penyidik KPK yang memberikan komentar,” jelasnya usai menemani petugas KPK melakukan penggeledahan.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Bupati Maryoto Birowo serta dua pejabat lainnya dalam sepekan terakhir. Yakni, Sekretaris DPRD Tulungagung Budi Fattahilah dan Kepala Bappeda Tulungagung, Suharto. Maryoto sejauh ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap anggaran dengan tersangka mantan Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019 Supriyono.

 Sekadar diketahui, Supriyono ditetapkan sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima dana sebesar Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung. Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

 Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya, atau total sekitar Rp2 miliar. Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018. Dan fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

Selain itu, dalam penyidikan untuk tersangka Supriyono, KPK juga telah memeriksa mantan Gubernur Jatim Soekarwo dan beberapa pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim sebagai saksi. (nda/ris)

(rt/nda/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia