alexametrics
Minggu, 31 May 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Ciptakan Peraturan Berkualitas, DPRD Selesaikan 10 Ranperda

Di Kuartal Pertama

19 Maret 2020, 11: 19: 17 WIB | editor : Retta wulansari

SESUAI PROPEMPERDA: Ketua DPRD Samsul Anam dan Wakil Ketua Doding Rahmadi ketika memimpin rapat agenda pembahasan 10 ranperda di kuartal pertama.

SESUAI PROPEMPERDA: Ketua DPRD Samsul Anam dan Wakil Ketua Doding Rahmadi ketika memimpin rapat agenda pembahasan 10 ranperda di kuartal pertama. (ZAKI JAZAI/RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek terus bekerja dan menunjukkan dedikasinya untuk menciptakan peraturan daerah (perda) yang berkualitas. Buktinya, kemarin (18/3) mereka sukses menggelar rapat koordinasi terkait agenda pembahasan perda tahun 2020 yang ter-cover dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2020 serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Samsul Anam didampingi jajaran unsur pimpinan. Serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Irianto dan kepala sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dapat rapat tersebut, sedikitnya ada 25 rancangan peraturan daerah (ranperda). Rinciannya, dari seluruh ranperda tersebut, akan dibahas menjadi tiga kuartal. Untuk kuartal pertama telah dibahas 10 ranperda, yaitu 5 ranperda inisiatif DPRD dan 5 ranperda usulan bupati. "Sebanyak 25 ranperda yang kami bahas ini sebelumnya telah ditetapkan oleh badan pembentukan perda (bapemperda) DPRD dan telah mendapat evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim)," ungkap pimpinan rapat, Samsul Anam.

Dia melanjutkan, rapat koordinasi tersebut perlu segera dilakukan karena banyak ranperda yang harus diselesaikan menjadi perda. Ini seperti Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah, serta Penggabungan antara BPR Prima dengan BPR Jwalita. Kendati demikian, dalam pembahasan kali ini, sebenarnya untuk ranperda terkait RTRW tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). "Percepatan penyusunan perlu segera kami lakukan. Mengingat tiga bulan pertama di tahun anggaran memang harus sudah selesai," katanya.

Selain Ranperda tentang RTRW, juga dilakukan pembahasan terkait perubahan status Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), setelah adanya peraturan menteri dalam negeri (permendagri). Pada permendagri tersebut, ada perubahan status dari kantor menjadi lembaga serta penataan para pejabat dan pegawai yang ada. Dari situ, kemungkinan akhir bulan ini akan ada rapat paripurna terkait pembahasan 10 ranperda di kuartal pertama tersebut. "Jadi, untuk 15 ranperda lainnya akan dibahas pada kuartal dua dan ketika 10 ranperda yang dibahas pada kuartal pertama disahkan," jelas Ketua DPRD Trenggalek tersebut. 

(rt/zak/dre/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia