alexametrics
Minggu, 05 Jul 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Tak Jelas, PT BPR Jwalita Rawan Ditutup

Pemkab Berupaya Memperbarui Status Hukumnya

16 Mei 2020, 08: 35: 51 WIB | editor : Alwik Ruslianto

BAKAL BERGANTI: Kondisi kantor BPR Jwalita yang kini tengah disusun perda untuk dibentuk menjadi perseroda.

BAKAL BERGANTI: Kondisi kantor BPR Jwalita yang kini tengah disusun perda untuk dibentuk menjadi perseroda. (ZAKI JAZAI/RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Gerak cepat dilakukan pemkab dan DPRD dalam mengubah status hukum PT BPR Jwalita. Pasalnya, jika tidak diperbarui, kemungkinan BPR tersebut harus ditutup.

Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah. Untuk itu, kini tengah dilakukan pembahasan peraturan daerah (perda) yang nantinya sebagai dasar hukum dalam mengubah status PT BPR Jwalita. "Pembahasan telah kami lakukan. Semoga bisa selesai tahun ini," ungkap Ketua Pansus II DPRD Alwi Burhanudin.

Dia melanjutkan, terkait pembahasan perda, telah sampai pada pasal 21 dari 57 pasal yang ditargetkan. Sedangkan untuk sisanya akan dilakukan secara bertahap dengan tim asistensi pemkab. Ditargetkan selesai pada masa sidang kedua di bulan Agustus mendatang. "Pembahasan yang kami lakukan sudah sekitar 25 persen dan optimistis bisa selesai tepat waktu," katanya.

Dengan demikian, PT BPR Jwalita yang sebelumnya berbentuk BUMD akan diubah berbentuk perseroda. Sebab, ada ketentuan baru dari PP Nomor 54 Tahun 2017, yaitu BUMD  hanya memiliki dua bentuk, yakni perumda dan perseroda. Juga ada peraturan lain di bawahnya sehingga membuat pemkab harus segera melakukan penyesuaian.

Selaras dengan itu, nantinya juga ada pembahasan terkait modal dasar yang direncanakan naik, dari yang sebelumnya sekitar Rp 30 miliar. Namun untuk kepastian besaran nominal, masih dalam pembahasan."Pembahasan masih terus dilakukan, termasuk pada nama. Sebab, nama yang ada kini sudah terdaftar pada Kemenkumham sehingga nanti harus mengusulkan nama baru lagi atau tetap memakai nama yang ada," jelas Alwi. (jaz/ed/tri)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia