alexametrics
Senin, 01 Jun 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Pandemi Korona THR Boleh Dicicil

Namun, Harus Ada Kesepakatan dengan Pekerja

19 Mei 2020, 10: 10: 44 WIB | editor : Alwik Ruslianto

WAJIB DAPAT : Salah satu pekerja di perusahaan kue kering sedang menja

WAJIB DAPAT : Salah satu pekerja di perusahaan kue kering sedang menja (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK- Para pemilik usaha di Kota Keripik Tempe sepertinya harus tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi karyawannya kendati terimbas dampak pandemi korona. Pasalnya, THR merupakan hak bagi pekerja yang masih aktif bekerja. Kebijakan ini seperti yang diungkapkan Kabid Hubungan Industrial (HI) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bambang Sumantri.

Menurut dia berdasarkan edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) THR wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya minimal H-7 hari raya. Namun untuk situasi pandemi korona seperti saat ini ada perlakuan khusus. “Sedikitnya ada 60 perusahaan yang telah kami kirimi edaran terkait hal tersebut, agar secepatnya memberikan THR bagi karyawannya,” katanya.

Dia melanjutkan, dalam surat edaran tersebut selain menjelaskan terkait kewajiban pemberi kerja dan hak pekerja, juga dijelaskan tentang tata cara pembayaran THR. Dari situ, THR harus diberikan dalam bentuk tunai bukan berupa barang seperti parcel lebaran. Selain itu, jumlahnya pun juga ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan bersangkutan. Pada masa pandemi korona seperti saat ini, jika kondisi perusahaan tidak mampu dalam pembayarannya sekaligus, pemberian THR bisa di cicil. Tentunya dengan kesepakatan antara pemberi kerja, dengan pekerja.“Jadi saat ini bagi perusahaan yang keuangannya sedikit sulit untuk bisa memberi THR dapat memberikan sebagian hak bagi pekerja sebelum hari raya dan sisanya setelah hari raya, itupun jika pekerja menyetujui," ungkapnya.

Sedangkan parcel boleh diberikan, namun bukan sebagai pengganti THR, tapi tambahan THR. Sedangkan untuk jumlah yang harus dibayar, bagi masa kerja karyawan yang lebih dari satu tahun THR diberikan sejumlah satu kali gaji setiap bulan. Sedangkan untuk masa kerja dibawah satu tahun besaran THR ditentukan berdasarkan hitungan dengan rumus jumlah masa kerja dibagi 12 dan dikalikan jumlah gaji setiap bulan.

Untuk itu, jika ada karyawan yang merasa THR yang diberikan tak sesuai ketentuan, atau malah tidak diberi sama sekali tanpa kesepakatan dipersilakan untuk langsung melapor ke Disperinaker. Selanjutnya, Disperinaker akan menindaklanjuti hal tersebut dan mengirimkan kembali laporan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur (Jatim), agar melakukan tindakan. Sebab saat ini tindakan terkait pengawasan hal tersebut ditangani provinsi.  Sedangkan terkait pembentukan posko pengaduan terkait THR, Disperinaker masih menunggu edaran dari Disnakertrans Provinsi Jatim. “Jika dalam pengawasan nantinya dipastikan perusahaan bersangkutan bersalah akan langsung dikenai sanksi, adapun untuk sanksinya beragam, seperti teguran hingga yang berat pencabutan izin usahanya,” jelas Bambang. (jaz/tri)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia