alexametrics
Senin, 01 Jun 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Perpu Pilkada Dinilai Masih Mentah

Untuk Sementara KPU Belum Bertindak

20 Mei 2020, 15: 30: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gembong Derita Hadi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gembong Derita Hadi

KOTA, Radar Trenggalek- Para bakal calon bupati (bacabup) dan wakil bupati (bacawabup) di Kota Keripik Tempe masih punya banyak kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Pasalnya, agenda Pemilihan Bupati dan Wabup (Pilbup) Trenggalek 2020 kemungkinan bakal ditunda.

Kebijakan ini seiring dengan mewabahnya virus korona kini. Sehingga tahapan pencoblosan yang sejatinya bakal dilakukan pada 23 September mendatang, terpaksa ditunda hingga Desember mendatang. "Kabar tersebut telah diketahui, tapi kami belum bisa berbicara banyak terkait hal itu," ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gembong Derita Hadi.

Dia melanjutkan, terkait hal itu, belum ada peraturan KPU (PKPU) yang menjelaskan secara detail tahapan pemilu jika ada penundaan. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada, belum jelas dan tegas terkait penundaan, atau masih setengah hati. "Untuk tahapannya kami masih menunggu PKPU," katanya.

Sebab, pada perpu tersebut,  pasal 201A ayat 1 berbunyi, pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena ada bencana nasional pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19). Sedangkan ayat 2 berbunyi, pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Covid-19 belum berakhir. Sehingga kendati ditunda, jadwal pelaksanaan kembali masih mengambang karena tidak ada waktu atau tanggal yang pasti. Selain itu, pada bunyi ayat 2, juga memungkinkan ada pemundaan kembali.

Bisa dikatakan perpu tersebut masih mentah karena mempersulit KPU RI dalam membuat PKPU terkait tahapannya. Sebab jika penundaan terjadi lagi, maka PKPU yang baru juga harus dibuat. Selain itu, jika pelaksanaan jadi Desember, PKPU terkait hal tersebut seharusnya masih ada. Sebab jika penundaan jadi bulan itu, berarti setidaknya bulan depan (Juni, Red) sudah mulai tahapan. "Kemungkinan jika ada penundaan tidak mungkin Desember, tapi tahun depan. Sebab jika tahapan dilakukan setelah bulan Juni, kami rasa tahapan menuju pilbup bulan Desember sangat mepet," jelasnya. (jaz/ed/tri)

 

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia