alexametrics
Senin, 01 Jun 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Pembebasan Pajak Hotel Masih Sekadar Omongan Lisan

Belum Ada Surat Resmi Diterima Pihak Hotel

20 Mei 2020, 15: 30: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Pembebasan Pajak Hotel Masih Sekadar Omongan Lisan

KOTA, Radar Trenggalek - Pencanangan pembebasan pajak perhotelan/restoran secara resmi telah diungkapkan bupati pada Maret lalu melalui video telekonferensi. Namun, beranjak sekitar 1,5 bulan, surat resmi pembebasan pajak itu belum juga diterima pengelola hotel di Bumi Menak Sopal.

Manajer Hotel Bukit Jaas Permai Evita Yuliati mengaku, hingga kemarin (19/5) surat pembebasan pajak hotel secara resmi belum didapat. Selama ini, hal yang menjadi acuan pihak hotel hanya melalui lisan. Bahwa pembebasan pajak per April lalu mulai diterapkan. “Belum ada surat resmi,” tegasnya.

Di balik itu, kata Evita, pihaknya berinisiatif untuk mengonfirmasi mengenai surat pembebasan secara resmi kepada badan keuangan daerah (bakeuda) karena isu pembebasan pajak itu telah hangat di media sosial (medsos). “Ketika saya telepon ke bakeuda itu sudah bebas pajak,” ungkapnya.

Menurut dia, surat pembebasan pajak yang secara resmi berfungsi sebagai legalitas bagi perhotelan yang dapat sebagai landasan. “Soalnya dari perusahaan juga butuh pegangan,” cetus dia.

Disinggung terkait penarikan pajak, kata Evita, pembayaran pajak hotel biasanya dibayarkan di bulan berikutnya. Semisal pembayaran pajak di bulan Maret, akan dibayarkan di bulan April. Dia mengaku, per April lalu pihaknya mulai tidak membayar pajak. “Kalau pajak pada Maret itu masih bayar, tapi sekarang sudah tidak,” ungkapnya.

Di sisi lain, wanita berjilbab itu mengatakan, tingkat okupansi perhotelan hanya sebatas 10 persen. Jumlah hunian secara signifikan turun selama ada wabah Covid-19 ini. Meski begitu, dampak untuk para karyawan masih sebatas pengurangan jam kerja. “Selama pemerintah tidak menutup sektor perhotelan, kami tetap beroperasi. Jadi tak ada yang sampai diputus kontrak,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Bakeuda Erna Purwanti belum bisa dikonfirmasi mengenai progres penyusunan draf peraturan bupati (perbub) terkait pembebasan pajak perhotelan/restoran. (tra/ed/tri)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia