alexametrics
Rabu, 08 Jul 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Maksimalkan Kinerja, Pemkab Godok SOTK

RSUD Masih Bisa Kelola Keuangan Sendiri

26 Mei 2020, 19: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

BERBEDA DARI PUSKESMAS: RSUD dr Soedomo nantinya akan berbentuk unit khusus di bawah naungan dinkesdalduk KB, tapi bisa mengelola keuangan sendiri dalam SOTK baru.

BERBEDA DARI PUSKESMAS: RSUD dr Soedomo nantinya akan berbentuk unit khusus di bawah naungan dinkesdalduk KB, tapi bisa mengelola keuangan sendiri dalam SOTK baru. (ZAKI JAZAI/RADAR TRENGGAKEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Pemkab sepertinya belum bisa memastikan seperti apa mekanisme susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru saja dibentuk. Pasalnya, kini pemkab bersama DPRD masih melakukan serangkaian proses pembahasan terkait hal tersebut.

Salah satu prosesnya, melakukan analisis beban kerja pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang rencananya diubah. Itu dilakukan untuk melihat apakah nilai yang diperoleh nanti memenuhi kriteria untuk dilakukan perubahan atau tidak. "Prosesnya terus kami lakukan karena dalam melakukan perubahan ini tidak bisa seenaknya," ungkap Kabag Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Totok Rudijanto.

Dia melanjutkan, sedangkan dari OPD, yang nantinya mengalami perubahan paling menonjol yakni pada struktur RSUD dr Soedomo. Sebab, ke depan rencananya rumah sakit pelat merah tersebut akan menjadi unit layanan khusus. Sehingga nantinya ada keistimewaan dibandingkan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) lainnya. "Nanti kendati sama-sama di bawah naungan dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dinkesdalduk KB), sistemnya akan berbeda dengan puskesmas," katanya.

Ke depan RSUD tetap bisa mengelola keuangannya sendiri, sama dengan dinkesdalduk KB. Dengan demikian, nanti dalam tubuh dinkesdalduk KB akan ada 2 pengguna anggaran, 1 kepala dinkesdalduk KB sendiri, dan 1 kepala RSUD yang kini disebut sebagai direktur. Sedangkan untuk eselon berapa yang nantinya akan menjadi kepala RSUD, akan dilihat berdasarkan tipe rumah sakitnya. "Nanti jika  RSUD itu tipe C, maka kepalanya tetap sepereti saat ini, eselon IIIA, setara camat. Apabila statusnya menjadi B, maka kepalanya nanti eselon IIB, setara kepala dinas. Namun, untuk kepastiannya kami masih menunggu pembahasan selesai," jelas Plt kepala disdikpora ini.

Seperti diberitakan, komposisi susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkup pemkab sepertinya kurang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu dibuktikan kini DPRD  bersama jajaran pemkab tengah membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang SOTK.

Alasannya, dengan kondisi yang ada kini perlu adanya pemecahan OPD hingga kenaikan status. Tujuannya, agar ODP yang ada kini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan, Pengendalian, dan Penataan Perangkat Daerah. "Merujuk peraturan itu, pemkab melakukan evaluasi perangkat daerah setelah penataan kelembagaan perangkat daerah berjalan minimal dua tahun, makanya kini kami masih membahasnya," ungkap Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Mugianto. (jaz/ed/tri)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia