alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Dipandang Sebelah Mata, BPD Mengadu ke Komisi I

04 Juli 2020, 12: 15: 29 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

KOTA, Radar Trenggalek - Peme­rintah desa (pemdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD) tampaknya harus lebih saling mengisi dan memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pasalnya, sejauh ini kebe­radaan para anggota BPD masih dipandang sebelah mata dan ada kekeliruan terkait surat keputusan (SK) pengangkatan mereka.

Untuk itu, kemarin (3/7) para perwakilan BPD yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Trenggalek melaksanakan hearing di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan tuntutan. Intinya, sejauh ini keberadaannya masih dikesampingkan atau dipandang sebelah mata oleh pemdes. Mengingat ada beberapa pemdes yang tidak melibatkan BPD dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), peraturan desa (perdes), dan beberapa hal. 

“Hal tersebut (BPD masih dipandang sebelah mata, Red) merupakan kondisi unum yang terjadi di sini. Kami dalam hal ini tidak membicarakan kondisi di tiap desa. Makanya saran dari Komisi I sangat diperlukan,” ungkap Kabid Humas Abpednas Trenggalek Rokhani.

Dia melanjutkan, itu terjadi lantaran keba­nyakan BPD tidak pernah dilibatkan dalam membuat atau membahas draf produk hukum di desa. Kapasitasnya hanya bagian memperse­tu­jui saja. Sehingga transparasi penggunaan dana yang bersumber dari APBDes di beberapa desa masih dipertanyakan. “Makanya kami berharap, dengan ini tupoksi BPD sesuai yang ada di undang-undang. Yaitu melakukan pengawalan pemerintahan di desa,” katanya.

Selain itu, SK pengangkatan beberapa pengurus BPD juga masih dipertanyakan. Mengingat ada sebagian anggota BPD yang belum menerima SK kendati telah dilantik. Untuk itu, tanggapan dari Komisi I yang menerima tuntutan perwakilan BPD dan nantinya akan menjembatani ke pemkab sangat diapresiasi. “Pastinya dalam SK itu harus ada perbaikan. Nantinya Komisi I berjanji akan diadakan bimbingan teknis (bimtek) yang dihadiri BPD dengan pihak pemdes agar semua memahami tupoksi,” jelas ketua BPD Desa Depok, Kecamatan Bendungan ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek M. Husni Tahir Hamid membenar­kan hal tersebut. Menurut dia, sebenarnya bukan keluhan yang disampaikan para perwakilan anggota BPD yang ada di Trengga­lek, melainkan belum dipahaminya apa itu BPD. Baik oleh sebagian BPD maupun pemdes. 

Menurut Husni, tupoksi BPD sama dengan DPRD yang mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten. “BPD itu ibarat DPRD di desa. Sehingga mereka berhak meminta penjelasan ke kades jika dirasa ada ketidakse­suaian dalam melaksanakan kegiatan di desa,” imbuhnya.

Kades tidak bisa senaknya melakukan kegiatan sendiri dan harus menjadi mitra dari BPD. Dengan demikian, jika hal yang di tuntutan tersebut terjadi, BPD berhak tidak menyetujui dan meminta kades melakukan penyusunan kembali untuk dilakukan pembaha­san bersama. “ BPD berhak meminta hasil kerja kades sehingga harus ada pemahaman betul terkait ini,” jlentreh-nya. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia