alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung
Penyaluran Bansos BPNT

Rawan Diselewengkan, Awasi Bersama

Hingga Paket Komoditas Berbeda tiap KPM

07 Juli 2020, 08: 30: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

SEMOGA BERMANFAAT: Suprihatin yang merupakan salah satu penerima BPNT perluasan menunjukkan kartu kesejahteraan sosial (KKS).

SEMOGA BERMANFAAT: Suprihatin yang merupakan salah satu penerima BPNT perluasan menunjukkan kartu kesejahteraan sosial (KKS). (SITI NURUL LAILIL M/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung - Semua pihak harus bersama-sama mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) program bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Tulungagung. Alasannya, diduga banyak ditemukan data penerima manfaat yang tidak tepat sasaran hingga ditemukan paket komoditas yang berbeda tiap keluarga penerima manfaat (KPM). Tak pelak, ini menuai sorotan dari kalangan DPRD Tulungagung.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung Asrori, saat dikonfirmasi mengaku telah menindaklanjuti hal tersebut. Pihaknya telah memanggil kepala dinas sosial (dinsos). Dalam komunikasinya, dia meminta untuk melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bansos. Karena di lapangan ditemukan banyak penerima merupakan warga yang sudah meninggal. "Terkait data yang meninggal, tolong didata ulang atau diganti. Karena kini banyak KPM yang membutuhkan," katanya

Selain itu, keluhan kartu ATM (sebagai alat pencairan bantuan dari program BPNT, Red) yang kosong secepatnya ditindaklanjuti. Jangan sampai muncul saling tuding. Apalagi menuding desa/kelurahan yang tidak memahaminya karena BPNT ini merupakan program bantuan yang bersumber anggaran dari Kemensos RI. “Dinsos sebaiknya harus sosialisasi juga. Kenapa muncul ATM kosong? Jangan saling tuding,” tuturnya.

Diakuinya, bansos seperti ini (BPNT, Red) rawan diselewengkan. Maka dari itu, perlu ada pengawasan dan sinergitas bersama. Lantas, pihaknya berencana akan mengomunikasikan hal ini dengan pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT. Termasuk dari asosiasi kepala desa (AKD). Pihaknya mewanti agar penyaluran bantuan sesuai pedoman umum (pedum) yang ada. "Kami juga akan bahas lagi dengan instansi terkait. Menyamakan persepsi terkait penyaluran bantuan hingga komoditasnya," katanya.

Disinggung terkait paket komoditas yang diterima KPM berbeda-beda, politikus Partai Golkar ini meminta penyaluran BPNT sesuai dengan pedum yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos). Selain itu, dia berpesan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai sasaran dan tidak disunat. Termasuk sistem bagito atau bagi roto. Meski maksudnya baik, hal itu menyalahi aturan yang ada. "Terkait penyaluran bantuan apa pun, sebaiknya sesuai aturan yang ada. Jangan sekali-kali menyalahinya," tegasnya.

Sekadar diketahui, di Tulungagung diketahui terdapat tiga paket komoditas yang diterima oleh KPM. Paket pertama berupa beras premium 12,5 kilogram (kg), beras Fortivit, dan telur. Kemudian, ada paket kedua berupa beras medium 15 kg, telur, dan ikan lele atau ikan patin. Paket ini banyak dibagikan di wilayah Kecamatan Ngunut dan Rejotangan. Dan paket ketiga berupa beras premium, ikan patin atau lele atau daging, dan telur. Paket ini banyak diberikan di wilayah Kecamatan Pagerwojo dan sekitarnya.

Sekda Tulungagung yang juga Ketua Timkor (Tim Koordinator) Kabupaten Tulungagung Sukaji tidak mempermasalahkan isi paket bantuan. Namun, pihaknya menegaskan agar penyaluran BPNT sesuai dengan pedum yang ada. Bahkan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran tentang penyaluran BPNT yang disesuaikan dengan kondisi di daerah. Termasuk menunjuk Perum Bulog sebagai manajer supplier.

"Kami hanya memastikan kebijakan itu berjalan. Yang penting KPM menerima bantuan sesuai pedum. Termasuk isinya paket pangan barupa karbohidrat, protein, dan lainnya dengan total senilai Rp 200 ribu," tegasnya.

Sementara itu, terkait ATM kosong dalam program BPNT reguler, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung Suyanto melalui Kasi Asistensi dan Jaminan Sosial Tofik Priyadi, saat dikonfirmasi terpisah mengakui pernah menerima aduan tersebut. Namun, jumlahnya tidak banyak. Menurut dia, ATM kosong karena belum ditransfer pusat. "Untuk teknisnya bisa tanya ke bank yang ditunjuk," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, di Tulungagung terdapat 50.144 keluarga yang menerima BPNT reguler. Pada masa pandemi ini, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk penerima BPNT perluasan dengan pagu di Tulungagung sebanyak 34.177 keluarga. Bantuan ini diharapkan mengurangi beban akibat dampak Covid-19. (*)

(rt/lai/alwk/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia