alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Tambahan Dana KPU Masih Dibahas

Pengajuan Rp 1,6 M untuk Pilbup

07 Juli 2020, 12: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

KOTA, Radar Trenggalek - Pemkab Trenggalek belum memberi keputusan tentang disetujui tidaknya permintaan penambahan dana pemilihan bupati (pilbup) oleh KPUD Trenggalek. Hingga kini pemkab masih membahas permintaan yang disampaikan melalui surat terkait penambahan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp 1,6 miliar tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek Joko Irianto mengatakan, permintaan penambahan dana hibah daerah kepada KPUD tersebut karena pilbup tetap digelar pada Desember nanti. Karena hingga kini pandemi korona masih terjadi, perlu dijalankan pemungutan suara sesuai protokol kesehatan. Salah satunya harus ada penambahan tempat pemungutan suara (TPS)

"Kami memahami hal itu. Sebab selain penambahan TPS, juga ada beberapa kegiatan lain yang harus dilakukan sesuai protokoler kesehatan," kata Joko Irianto.

Dia melanjutkan, kendati demikian, pemkab tidak serta-merta menyetujuinya. Perlu dilakukan pembahasan apakah anggaran yang dimiliki pemkab cukup atau tidak. Sehingga harus dilakukan beberapa kali pembahasan dalam rapat hingga bisa diputuskan berapa penambahan yang nanti dilakukan. "Dengan rapat itu kami akan melakukan penyesuaian untuk penambahan anggaran," katanya.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pilbup, selain melakukan penambahan anggaran, pemkab juga tengah menyiapkan berbagai kelengkapan kesehatan. Nantinya dalam pelaksanaan tahapan pemilu hingga pemungutan suara, pemkab akan menyiapkan berbagai peralatan seperti alat pelindung diri (APD) dan thermo gun. "Hal itu tengah kami upayakan agar anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan penyelenggaraan pemilu," jelas mantan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Trenggalek ini.

Seperti diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung perlu adanya penambahan sekitar Rp 1,6 miliar untuk penyelenggaraan Pilbup pada 9 Desember 2020 nanti. Dana tersebut digunakan untuk penambahan sekitar 300 tempat pemungutan suara (TPS) baru untuk memecah kerumunan pemilih. Sehingga KPU membutuhkan anggaran tambahan. Apalagi anggaran dalam NPHD tahun lalu sangat minim, yaitu disetujui Rp 32,82 miliar dari pengajuan Rp 42,96 miliar. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia