alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

Bandel, Ada Sanksi Administrasi

Buat Pengelola Wisata yang Buka tanpa Izin

07 Juli 2020, 19: 30: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

AWAS SANKSI: Kondisi terkini Pantai Tambakrejo di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, yang belum dibuka karena menunggu izin.

AWAS SANKSI: Kondisi terkini Pantai Tambakrejo di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, yang belum dibuka karena menunggu izin. (ADITYA YUDA SETYA PUTRA/RADAR BLITAR)

SANANWETAN, Radar Blitar - Para pengelola wisata di Kabupaten Blitar harus memastikan kesiapan sebelum mengirimkan surat minta rekomendasi membuka destinasi wisata ke Pemkab Blitar. Pasalnya, Pemkab Blitar melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Blitar akan memberikan sanksi khusus bagi pengelola wisata yang bandel dan nekat membuka wisata tanpa izin.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Blitar Arinal Huda mengatakan, sejauh ini baru ada empat destinasi wisata di Kabupaten Blitar yang mendapatkan izin rekomendasi pembukaan kegiatan wisata. Itu pun baru destinasi wisata buatan. Khusus destinasi wisata alam, kini masih dalam proses perizinan. "Yang lainnya sedang mengajukan (perizinan, Red). Seperti Pantai Serang, Sirah Kencong, dan Loji itu sedang mengajukan ke Pak Bupati. Sekarang kan masih proses rekom," jelasnya.

Terkait proses perizinan, alurnya sudah sangat jelas. Pertama, pihak pengelola harus menyiapkan semua fasilitas fisik maupun nonfisik di tempat wisata. Seperti wastafel, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan thermo gun. Hingga papan imbauan untuk mengenakan masker dan untuk menjaga jarak. Selanjutnya, pihak pengelola mengirimkan permohonan izin kepada otoritas terkait seperti tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Dinas Kesehatan, dan Disparbudpora Kabupaten Blitar.

Lalu, pihak otoritas akan melakukan peninjauan langsung di lokasi wisata yang meminta rekomendasi. Apabila hasil peninjauannya dinyatakan siap dan steril, otoritas akan memberikan izin pembukaan destinasi wisata tersebut. "Kalau sudah sesuai, baru diterbitkan rekomendasi. Alurnya seperti itu," ungkapnya.

Dia menegaskan, proses tersebut wajib dilakukan oleh semua pengelola wisata di Kabupaten Blitar. Apabila nantinya ada pihak pengelola wisata yang kedapatan membuka destinasi wisata tanpa melalui proses perizinan, akan dikenai sanksi administrasi atau paling ringan teguran. "Ada sanksi administrasi atau teguran," tegasnya.

Alasannya, Huda menyebut, apabila ada destinasi wisata yang nekat membuka kegiatan wisata tanpa melalui perizinan terlebih dahulu, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan klaster penularan Covid-19 baru lingkungan wisata tersebut. Untuk itu, perlu adanya monitoring ketat dari pihak pengelola maupun pemerintah. "Kalau terjadi klaster baru, yang repot semuanya. Kan begitu," ujarnya.

Untuk itu, dia mengimbau semua pengelola destinasi wisata di Kabupaten Blitar untuk mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada pihak otoritas sebelum kembali membuka kegiatan wisata. "Semua destinasi wisata yang ingin membuka pelayanan harus permohonan dulu kepada gugus tugas. Mudah-mudahan teman-teman (pengelola wisata, Red) bisa sabar dan mengerti," harapnya. (*)

(rt/usm/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia