alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radartulungagung
Home > Pendidikan
icon featured
Pendidikan

Adukan Dugaan Kecurangan ke Provinsi

Untuk Dibahas Bersama DPRD dan Dindik Jatim

07 Juli 2020, 08: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

SANANWETAN, Radar Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar melalui Komisi I mengambil tindakan cepat terkait dugaan kecurangan dan manipulasi data pada pelaksanaan PPDB SMA beberapa waktu lalu. Bahkan, Komisi I bakal membawa masalah ini kepada DPRD dan Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penjelasan secara jelas dan utuh, terutama terkait aturan serta petunjuk teknis pelaksanaan (juknis dan juklak) dan persyaratan PPDB SMA tahun ajaran 2020-2021.

Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Said Novandi mengatakan, pihaknya telah mempelajari surat aduan wali murid yang diduga menjadi korban dugaan kecurangan dan manipulasi data pada PPDB SMA jalur zonasi. Baik melalui surat pengaduan ataupun penjelasan langsung wali murid sudah dapat dipahami. "Sudah kami terima pengaduannya, sudah kami pahami dan pelajari masalahnya seperti apa," jelasnya.

TINDAK LANJUT: Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Said Novandi (kanan) menerima penjelasan wali murid korban dugaan kecurangan PPDB SMA.

TINDAK LANJUT: Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Said Novandi (kanan) menerima penjelasan wali murid korban dugaan kecurangan PPDB SMA. (FIMA PURWANTI/RADAR BLITAR)

Said menjelaskan, sebagai tindak lanjut atas adanya surat pengaduan itu, Komisi I akan membawa masalah tersebut ke DPRD dan Dindik Jatim. Masalah tersebut akan dibahas bersama agar lebih fokus dalam memahami aturan dan ketentuan PPDB SMA. Selain itu, pembahasan juga akan dilakukan bersama pihak provinsi agar mendapatkan penjelasan secara jelas dan utuh mengenai PPDB SMA tahun ajaran 2020-2021. "Rencananya akan kami bawa ke provinsi, baik ke DPRD mapun Dindik Jatim. Supaya nanti lebih jelas dan utuh bagaimana aturan pastinya," ungkapnya.

"Karena yang dipermasalahkan itu adalah aturan, minimal sudah domisili 1 tahun. Bahkan aturan sebelumnya, pernah disebutkan minimal 2 tahun,” bebernya.

 Penjelasan secara utuh dari dinas terkait sangat penting dalam pengembangan adanya kasus dugaan kecurangan PPDB tersebut. Surat resmi akan segera dikirimkan kepada pihak terkait sebagai langkah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. "Secepatnya akan kami kirim surat resminya. Tak hanya itu, untuk mempercepat, kami akan komunikasikan via telepon. Jadi bisa cepat, tidak menunggu proses administrasi saja,” tandasnya.

Di sisi lain, Said mengatakan, tidak menampik apabila pelaksanaan PPDB jalur zonasi memang memiliki banyak celah yang bisa dimainkan. Pasalnya, pembuatan surat keterangan domisili (SKD) dapat diatur atau dimanipulasi. Akibatnya, jarak minimal yang menjadi syarat utama PPDB jalur zonasi ini, dapat digunakan sebagai pengesahan karena sudah sesuai prosedur. “Ya, pasti ada kalau nunut gitu. Tapi kan bisa saja dicek dan ricek lagi, apakah benar tinggal di alamat tersebut atau hanya nunut alamat saja,” tegasnya.

Sebagai informasi, apabila seluruh persyaratan yang diajukan atau dilampirkan oleh calon peserta didik sudah terpenuhi, maka pendaftaran PPDB secara online sudah sah. Meskipun sebenarnya, bisa dilakukan pengecekan tanggal terbitnya SKD atau sejak kapan domisili di alamat baru tersebut. “Karena aturan dan juknisnya jelas. Kalau ada yang tidak melaksanakan sesuai aturan, otomatis pihak tersebut yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah seorang wali murid siswa SMP Negeri 1 Kota Blitar Sutardjo mengaku menjadi korban dugaan permainan PPDB SMA. Warga asal Jalan Bali, Gang Gili Silat, Kota Blitar itu menyampaikan surat pengaduan kepada DPRD Kota Blitar. Adanya pengaturan SKD oleh oknum komite salah satu sekolah membuat sebagian calon peserta didik SMA menjadi korban. Karena pada sistem zonasi, calon peserta didik yang menggunakan SKD dengan jarak lebih dekat dengan sekolah tujuan, lebih berpeluang diterima. (*)

(rt/usm/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia