alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radartulungagung
Home > Pendidikan
icon featured
Pendidikan

Dispendik Kabupaten Minta Data BPK

09 Juli 2020, 16: 00: 59 WIB | editor : Bella Orlandis

Dispendik Kabupaten Minta Data BPK

GARUM, Radar Blitar- Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar memastikan tidak ada kegiatan yang memicu lebih bayar pekerjaan pada 2019. Meskipun sempat ada tagihan sekitar Rp 30 juta. Itu terkait pembayaran tunjangan profesi pendidik (TPP) kepada tenaga pendidik yang sudah pensiun.

“Kami sudah bersurat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membantu menunjukkan data penerima TPP tersebut,” jelas Kepala Dispendik Kabupaten Blitar Budi Kusumarjoko.

Dia mengungkapkan, hal ini terjadi karena dinas tidak mungkin menangguhkan hak keuangan tenaga pendidik selama surat keputusan pensiun belum terbit. Untuk menyikapi hal ini, sebenarnya dinas sudah memberikan pengertian kepada pegawai yang sedang menunggu surat keputusan pensiun. Jika nanti TPP ditranfer setelah SK pensiun maka harus mengembalikan. “Kasus tersebut terjadi pada 2014,” katanya.

Dulu, jumlah total yang harus dikembalikan ada lebih dari Rp 100 juta. Namun, seiring berjalan waktu, dinasnya sudah mencari tenaga pendidikan yang menerima TPP tersebut untuk mengembalikan gaji yang bukan haknya tersebut. Kini tersisa sekitar Rp 30 juta. “Intinya bukan lebih bayar kegiatan, hanya memang ada tagihan yang harus dilakukan,” terangnya.

Terkait hal itu, Budi mengaku, bukan hal mudah untuk melacak penerima TPP yang jumlahnya ada belasan ribu di Bumi Penataran. Untuk itu, salah satu upayanya berkirim surat kepada BPK untuk membantu melacak penerima TPP tersebut. “Jumlah tenaga pendidik itu ada belasan ribu, kami sudah minta dibantu menyediakan data siapa saja. Kalau kami harus mencari sendiri, ya lumayan susah,” bebernya.

Persoalan lebih bayar dan masih adanya tagihan ini terungkap setelah fraksi PBK menyampaikan uneg-unegnya dalam pandangan umum fraksi, terkait ranperda pertanggungjawaban APBD 2019. Di mana, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) ada sejumlah catatan. Ada sekitar Rp 1 miliar nilai lebih bayar kegiatan atau kekurangan volume pekerjaan, dan harus segera dikembalikan ke kas daerah. Lebih bayar dan tagihan ini ada di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Di lokasi terpisah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar Nanang Adi mengakui, memang ada sejumlah tugas yang harus dilakukan pascapelaksanaan anggaran 2019. Karena ada kegiatan yang kekurangan volume pekerjaan dan memicu lebih bayar. “Sudah kami tindak lanjuti, dan tidak ada masalah,” katanya.

Sepengetahuan dia, jumlah lebih bayar volume ini tidak sampai Rp 100 juta. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih bayar ini sangat kecil. Pihaknya juga mengaku, sebagian besar sudah mengembalikan lebih bayar pekerjaan tersebut. (*)

(rt/muh/bel/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia