alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radartulungagung
Home > Pendidikan
icon featured
Pendidikan

Berembus Isu Pagu Siluman, Cabdindik Membantah

10 Juli 2020, 14: 00: 59 WIB | editor : Bella Orlandis

Berembus Isu Pagu Siluman, Cabdindik Membantah

KOTA, Radar Tulungagung - Banyaknya kasus calon peserta didik yang melakukan cabut berkas di lembaga-lembaga swasta dengan alasan telah diterima di lembaga negeri masih menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana tidak, proses seleksi pene­rimaan peserta didik baru (PPDB) di lembaga ne­geri telah berakhir akhir Juni lalu. Namun memasuki minggu kedua Juli, fenomena calon peserta didik cabut berkas justru sema­kin meningkat. Tak heran, kondisi ini membuat beberapa lembaga swasta kebingu­ngan hingga menim­bulkan spekulasi adanya pagu siluman di lem­baga-lembaga negeri. Terutama untuk sekolah-sekolah yang telah memiliki nama.

Ketua MKKS SMK Swasta Murpriono me­ngatakan, munculnya spekulasi pagu siluman di sekolah negeri didasari adanya berbagai temuan calon siswa yang melakukan cabut berkas.

 Tak hanya itu, fenomena cabut berkas semakin meningkat menjelang tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai. “Padahal, PPDB sudah selesai bahkan sudah daftar ulang pada akhir bulan, lha kok cabut berkasnya baru sekarang. Alasannya karena diterima di sekolah negeri. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar bagi kami,” jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala SMK PGRI 1 Tulungagung ini tak menampik jika sebagian besar calon siswa mengutamakan untuk mendaftar ke sekolah negeri daripada swasta. Untuk itu, banyak lembaga swasta yang masih membuka pendaftaran meskipun PPDB di lembaga negeri telah usai. Ini dilakukan dengan harapan, lulusan SMP yang tidak tertampung di lembaga negeri dapat terserap di swasta. “Kami pasti membuka pendaftaran paling awal dibandingkan negeri dan menutup pendaftaran paling akhir. Dengan harapan, semua lulusan SMP yang tidak tertampung di negeri dapat terserap di swasta sehingga dapat saling mengembangkan sekolah,” urainya.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) wilayah Tulung­agung-Trenggalek Solikin membantah hal tersebut. Dia menga­takan, pelaksanaan PPDB 2020 telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berjalan lancar. “Nggak ada yang namanya pagu tambahan atau siluman di sekolah negeri. Karena PPDB sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada,” jelasnya.

Solikin melanjutkan, suatu lembaga untuk dapat mengajukan penambahan pagu atau rombongan belajar (rombel) tidaklah mudah. Ini karena harus disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Termasuk kapasitas atau daya tampung sekolah. Sehingga proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan aturan, maksimal pagu dalam setiap lembaga sekolah adalah 36 siswa. Artinya, dalam PPDB hanya dapat menampung maksimal 12 rombel dengan setiap rombel berisi maksimal 36 siswa. “Jadi tidak serta-merta dapat langsung melakukan penambahan rombel. Ada batas maksimalnya, tidak boleh lebih,” imbuhnya.

Pria ramah ini tak menampik, setiap tahunnya lembaga-lembaga swasta di Kabupaten Tulungagung mengeluh tidak mampu memenuhi pagu. Ini disebabkan berbagai faktor. Di antaranya banyaknya lulusan SMP yang memilih melanjutkan SMA/SMK ke luar kota hingga memilih sekolah pondok. “Rata-rata lulusan SMP ini mengambil sekolah ke luar kota yang mungkin lebih bagus dan sesuai kemampuan dia,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pekan depan. Namun, banyak lembaga SMA/SMK swasta di Tulungagung yang belum mampu memenuhi pagu. Bahkan, beberapa pendaftar yang telah mendaftarkan diri ke lembaga swasta memilih untuk mencabut berkas, dengan alasan telah diterima di sekolah negeri. Padahal, proses PPDB jenjang SMA/SMK negeri telah usai pada akhir Juni kemarin. Tak pelak, kondisi ini banyak dikeluhkan oleh lembaga-lembaga swasta. (*)

(rt/nda/bel/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia